Indonesian (ID)English (United Kingdom)

LAKIP BKN 2012

PERATURAN TENTANG ASN

e-BOOK UU ASN Nomor 5 Tahun 2014

KEANGGOTAAN

AGENDA KEGIATAN

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Keputusan Menteri Pendayagunaan Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional 2004
Jumat, 05 November 2004 20:33
Peruntukan Tambahan Formasi Pegawai Negeri Sipil Secara nasional tahun anggaran 2004

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR: KEP/ 139 /M.PAN/10/2004
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : KEP/l21/M.P AN/9/2004 TENTANG FORMASI
PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2004
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,


Menimbang : 

  1. bahwa pendapat Menteri Keuangan dengan surat nomor: S-0l/ AP /2004 tanggal 23 September 2004, perihal Pertimbangan Anggaran Pengadaan PNS tahun 2004, menyatakan bahwa CPNS yang dapat diangkat dalam tahun 2004 adalah 204.584.

  2. bahwa sehubungan dengan butir 1 perlu di1akukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/121/M.PAN/9/2004 Tentang Formasi Pegawai Neeri Sipi1 Secara Nasional Tahun Anggaran 2004;

Mengingat : 

  1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 

  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipi1 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332); 

  4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

Memperhatikan : 

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor K.26- 04/V.88-3/87 tanggal 1 Oktober 2004 perihal Pertimbangan Formasi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2004. 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : KEP/ 121/.MEN.PAN/9/2004 TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA NAsIONAL T AHUN ANGGARAN 2004. 

PERTAMA : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/121/M.PAN/9/2004 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional diubah sebagai berikut : 

  1. Ketentuan diktum PERTAMA diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut Formasi Pegawai Negeri sipil secara Nasional Tahun Anggaran 2004 ditetapkan sejumlah 3.747.729 ( Tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus duapuluh sembilan) .

  2. Ketentuan diktum KEDUA diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut : 
    Jum1ah sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA, termasuk tambahan pegawai baru di atas jum1ah Pegawai Negeri Sipil per tanggal 31 Desember 2003 sebanyak 204.584 (Dua ratus empat ribu 1ima ratus delapan puluh empat), dengan peruntukan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. 

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian .hari terdapat keke1iruan akan diubah sebagaimana mestinya. 

             Ditetapkan jakarta 
Pada Tanggal 5 Oktober 2004 


Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
                  Feisal Tamin 


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada : 

1. Presiden Republik Indonesia; 
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 
4. Menteri Keuangan; 
5. Kepala BadanKepegawaian Negara; 
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 
7. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan.

lampiran