Indonesian (ID)English (United Kingdom)

LAKIP BKN 2012

PERATURAN TENTANG ASN

e-BOOK UU ASN Nomor 5 Tahun 2014

KEANGGOTAAN

AGENDA KEGIATAN

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Arsip Konsultasi
Nama:
Kategori:

Nama: Rini, SST
Unit Kerja/Instansi: pemerintah
Tanggal Kirim: Jumat, 20 Juni 2008
Pertanyaan/Jawaban:

Apakah ada peraturan kepegawaian tentang tidak bolehnya suami istri satu kantor(satu ruangan) *
**** Jawaban redaksi ****
* Tidak ada peraturan yang melarang suami istri bekerja dalam satu kantor,tetapi apabila satu ruangan biasanya atasan PNS tsb akan memindahkan salah satu PNS ke ruangan lain/bagian lain.


Nama: Moldi
Unit Kerja/Instansi: Pemerintah
Tanggal Kirim: Jumat, 20 Juni 2008
Pertanyaan/Jawaban:

Yth. Bpk Kepala BKN Apakah pengangkatan tenaga honorer nanti berdasarkan umur yang lebih tua dulu atau masa kerja yang lebih lama, karena honorer usia kritis sudah habis. Demikian mohon penjelasan, terima kasih.
** Jawaban redaksi **
Kalau tenaga usia kritis sudah habis maka dasar prioritas pengangkatan CPNS pada masing-masing formasi/kelompok tugas tenaga honorer adalah berdasarkan masa kerja paling banyak.


Nama: sinta
Unit Kerja/Instansi: pemerintah
Tanggal Kirim: Jumat, 20 Juni 2008
Pertanyaan/Jawaban:

pemerintah dalam rubrik konsultasi ini kalau mutasi disarankan mengajukan permohonan ke instansi yang dituju dahulu kalau diterima baru mengajukan lolos butuh, padahal yang saya lihat di PP no 9 th 2003 kok kita harus mendapat lolos butuh dulu baru mengajukan ke instansi yang dituju, yang harus diikuti yang mana ya saya jadi bingung, maaf kalau saya kurang paham, terimakasih *
**** Jawaban redaksi ****
* Pada prinsipnya perpindahan PNS antar instansi apabila instansi yang akan dituju menerima tenaga dan keahlian saudara serta instansi yang ditinggalkan bersedia melepas tenaga dan keahlian saudara


Nama: nn
Unit Kerja/Instansi: 
Tanggal Kirim: Jumat, 20 Juni 2008
Pertanyaan/Jawaban:

pemerintah, adakah jalan yang lebih praktis untuk mutasi mengikuti suami yang merupakan pegawai pusat yang sering berpindah tempat kerja( untuk pegawai pusat menandatangani surat bersedia ditempatkan di seluruh indonesia)terlebih bagi istri yang merupakan pegawai daerah karena adanya otonomi daerah sepertinya kok lebih sulit melakukan mutasi (sebelum otonomi daerah spertinya ada yang dinamakan nota tugas)apalagi guru dan tenaga kesehatan yang saat ini menjadi pegawai pemerintah daerah, diterima sebagai pns adalah anugrah tersendiri di masa sulit mencari pekerjaan seperti saat ini tetapi kalau harus hidup berpisah dengan suami karena istri sulit pindah untuk mengikuti rasanya berat di hati dan di ongkos, sedangkan kalau keluar dari pns kok ya sayang( masuknya susah, saya rasa banyak yang sependapat karena dari rubrik konsultasi ini banyak istri didaerah yang suaminya pegawai pusat yang ingin mutasi mengikuti suami, terima kasih banyak
*** Jawaban Redaksi ***
Proses perpindahan sdr harus mengacu kepada lampiran I Kep Ka BKN NO 13 THN 2003 TGL 21 APRIL 2003 tentang petunjuk tehnis pelaksanaan PP NO 9 THN 2003 tentang wewenang Pengangkatan,Pemindahan,Pemberhentian PNS.Untuk jelasnya sdr bisa baca di website ini.