Indonesian (ID)English (United Kingdom)

LAKIP BKN 2012

PERATURAN TENTANG ASN

e-BOOK UU ASN Nomor 5 Tahun 2014

KEANGGOTAAN

AGENDA KEGIATAN

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Arsip Konsultasi
Nama:
Kategori:

Nama: Boni Arif
Unit Kerja/Instansi: tenaga guru honorer
Tanggal Kirim: Senin, 28 April 2008
Pertanyaan/Jawaban:

seya seorang guru honorer ,tapi karena ijajah saya SMA maka waktu pendataan saya masuk tenaga administrasi sehingga data base saya masuk tenaga administrasi .nah pertanyaannya apa yg harus saya lakukan nanti apabila pada waktu pemberkasan dan pengangkatan (Surat keputusan turun) ?
** Jawaban redaksi **
Saran redaksi adalah saudara tetap melaksanakan tugas sesuai dengan surat perintah perintah yang saudara terima, apabila saudara telah selesai mengikuti pendidikan dan memperoleh ijasah yang dibutuhkan untuk formasi guru maka saudara dapat mengajukan alih tugas dalam jabatan fungsional guru.


Nama: halilintar
Unit Kerja/Instansi: freelance
Tanggal Kirim: Senin, 28 April 2008
Pertanyaan/Jawaban:

" Dokter spesialis berstatus PNS, yang mendapatkan beasiswa, bersedia membayar pinalti untuk mengembalikan dana sebesar 10 sampai dengan 20 kali beasiswa sesuai dengan Permenkes No.1210/Menkes/SK/X/1999" Pernyataan diatas apa hanya basa basi, di tempat saya ada dokter spesialis Penyakit Dalam yang sebenarnya mendapat beasiswa dari Kab.Aceh Tenggara tetapi bekerja di Rumah Sakit Sidikalang.Bagaimana ini bisa dibiarkan terus sementara ada Permenkes yang mengatur.Namanya Dr Religius Pinem SpPD. Mohon ketegasan dari permenkes tersebut,karena dia masih mendapat gaji dari Kab.Aceh Tenggara. Terimakasih
*** Jawaban Redaksi ***
Yang lebih tepat dan kompeten menjawab pertanyaan sdr adalah Biro Kepegawaian Dep Kes,oleh sebab itu kami sarankan agar sdr menghubunginya.


Nama: Dr ErwynsonSaut Simanjuntak SpOG
Unit Kerja/Instansi: pemerintah
Tanggal Kirim: Senin, 28 April 2008
Pertanyaan/Jawaban:

Saya PNS pusat (Dr spesialis Kandungan)yang dipindahkan ke Kab Dairi menjadi PNS Dairi berhubung karena saya sebagai penerima bantuan beasiswa Depkes.sewaktu saya pindah dari RS H Adam Malik Medan saya masih Gol.IIIB,saat saya pindah sedang melengkapi perayaratan untuk naik gol.III B,tetapi kepegawaian RS H Adam Malik menyarankan agar diurus saat di Dairi.Ternyata setelah di Dairi BKD Dairi menyatakan harus minimal 2 tahun dulu bekerja di Dairi baru dapat di usulkan kenaikan pangkat.Setelah 2 tahun saya bekerja di Dairi usulan ditolak lagi dengan alasan kurang lengkap(rencana pengusulan bulan April 2008).Tetapi setelah saya lengkapi usulan harus di tunda sampai bulan Oktober 2008 . Saya menjadi CPNS sejak tahun 1998 dan saat ini saya masih Gol IIB. Mohon Bapak informasikan saya dimana ketentuan ketentuan mengenai kenaikan pangkat tersebutsaya pelajari,dan apakah saya harus keluar saja dari PNS karena jenjang kepangkatan saya tidak jelas. Atas saran dan penjelasan bapak saya ucapkan terima kasih. GBU
*** Jawaban Redaksi ***
1.PNS yang memperoleh Ijazah Dokter,Ijazah Apoteker dan Ijazah lainnya yang setara,Ijazah Magister S2 atau Ijazah Spesialis I,dan masih berpangkat III/b dapat dinaikan pangkatnya menjadi golongan ruang III/c 2.KP sebaimana dimaksud,dapat diberikan apabila, a.Diangkat dalam jabatan/diberikan tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh. b.Se-kurang2nya telah i thn dalam pangkat terakhir. c.Setiap unsur penilaian prestasi kerja se-kurang2nya bernilai baik dalam i thn terakhir. d.Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu. e.Lulus ujian Penyesuaian KP[PS 18 ayat i dan PP NO 99 THN 2000 tentang KP PNS]. 3.Menurut penjelasan Ps 18 ayat 1 yang dimaksud dengan memperoleh dalam ketentuan ini,termasuk bagi PNS yang telah memiliki STTB/Ijazah yang diperoleh sebelum ybs diangkat menjadi CPNS.


Nama: Honorer
Unit Kerja/Instansi: Pemerintah
Tanggal Kirim: Senin, 28 April 2008
Pertanyaan/Jawaban:

Selamat dan sejahtera selalu pengurus Konsultasi masalah kepegawaian. Begini pa kenapa didaerah kami Kotim masih ada yang menerima Honorer baru yang dibiayai APBD padahal di PP 48 tidak boleh lagi menerima honorer baru. Kalau misalnya ada honorer baru bagaimana nasib honorer Non APBD/APBN, katanya tahun 2009 nanti akan diangkat secara nasional. maaf pa/bu apakah ini tidak menyalahi aturan.
** Jawaban redaksi **
Tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa tenaga honorer yang diangkat setelah PP 48 tahun 2005 akan diangkat menjadi CPNS.