Indonesian (ID)English (United Kingdom)

LAKIP BKN 2012

PERATURAN TENTANG ASN

e-BOOK UU ASN Nomor 5 Tahun 2014

KEANGGOTAAN

AGENDA KEGIATAN

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Arsip Konsultasi
Nama:
Kategori:

Nama: Didik Iswahyudi
Unit Kerja/Instansi: Pemerintah
Tanggal Kirim: Selasa, 17 Januari 2006
Pertanyaan/Jawaban:

1. Mohon tampilkan formasi tenaga honor untuk propinsi NTB, Lombok Barat 2. Informasi situs BKD prop.NTB. 3. Propinsi NTB termasik wilayah kantor regional BKN mana?
**** Jawaban redaksi ****
Untuk mengetahui formasi tenaga honor dan informasi situs BKD Kab Lombok Barat dan propinsi NTB termasuk dalam wilayah Kantor regional II BKN Surabaya.


Nama: Dra. Maryana
Unit Kerja/Instansi: swasta
Tanggal Kirim: Selasa, 17 Januari 2006
Pertanyaan/Jawaban:

Saya minta maaf kalau pertanyaan ini tidak tepat saya tujukan kepada BKN. Saya ikut pendataan Honorer 2005. Saya sudah mengabdikan diri sebagai guru honorer sejak kuliah tahun 1987 di SMP Idhata Kota Bengkulu. Kemudian th. 1991 saya ikut suami pindah ke Kabupaten Bengkulu utara, sayapun Honor di SMK Negeri 1 Argamakmur sebagai guru ekonomi dan surat menyurat. Th 2005 suami saya pindah tugas lagi ke Kota Bengkulu. Sayapun ikut pindah dan honor di SMP Idhata tempat saya honor dulu. Saya sudah sering ikut tes CPNS namun tak pernah lulus. Saya lulusan IAIN jurusan IPS. Ketika pendataan tenaga honorer th 2005 saya ikut ndaftar. namun ketika hasil tes diumumkan saya tereleminasi. Alasan mereka saya honorer yang tidak dibiayai oleh APBN atau APBD. Padahal perlu Bapak-bapak ketahui yang namanya guru honorer seluruhnya dibiayai oleh BP3 atau Komite Sekolah. Di Bengkulu guru honorer tidak ada yang dibiayai oleh APBD apalagi APBN. Sebagai guru honorer saya mohon bapak-bapak dijakarta mau mempertimbangkan kebijakkan ini. dan kami mohon Bapak Menpan mau menepati janjinya "MENGANGKAT TENAGA GURU HONORER YANG MASA KERJANYA LEBIH DARI 15 TAHUN" sekali lagi kami mohon bapak-bapak dijakarta mau memperhatikan kami di daerah, hususnya guru honorer. Terimakasih.
**** Jawaban redaksi ****
Berdasarkan PP Nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS pada pasal 6 ayat (1) antara lain disebutkan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dilakukan secara bertahap dan paling lambat selesai tahun 2009 dengan prioritas tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh APBN dan APBD dan dalam ayat (2) antara lain disebutkan apabila tenaga honorer tersebut dalam ayat (1) pengangkatannya telah selesai sebelum tahun anggaran 2009, maka tenaga honorer yang penghasilannya tidak dibiayai oleh APBN dan APBD dapat diangkat menjadi CPNS


Nama: AGUS PRIHANDOKO, SH
Unit Kerja/Instansi: Kanwil Dep.Hukum Dan HAM Banten
Tanggal Kirim: Senin, 16 Januari 2006
Pertanyaan/Jawaban:

Saya kebetulan bekerja di Kanwil Banten dan menangani masalah hukuman disiplin PNS dari semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) se Propinsi Banten yang antara lain LP, RUTAN, Kanim, dsb. yg menjadi pertanyaan saya kewenangan siapa atas hukuman disiplin tingkat berat? apa cukup Kakanwil atau harus Inspektorat? jenis hukuman yg diusulkan pemberhentian dgn hormat, mengingat kasusnya adalah mangkir selama 90 hari kerja ( 3 bulan). saya tunggu jawabannya. terima kasih
**** Jawaban redaksi ****
Kewenangan untuk penjatuhan hukuman disiplin tergantung kebijaksanaan Pejabat Pembina Kepegawaian, sejauh mana delegasi yang diberikan kepada pejabat yang menerima delegasi, Biasanya untuk Hukukan Disiplin tingkat berat, serendah-rendahnya Eselon II


Nama: Mukhlis Sulaiman, S.Si
Unit Kerja/Instansi: BAPEDALDA Prov. NAD
Tanggal Kirim: Senin, 16 Januari 2006
Pertanyaan/Jawaban:

Melalui Email ini saya mohon bantuan BKN mengenai Peraturan tentang Gaji Pokok Yang Baru yang baru berlaku tahun 2006 ini. Maksudnya saya mohon dikirimkan ke email saya Mukhlis_Sulaiman@Yahoo.Com, Saya sangat berharap pihak BKN dapat mengirimkannya ke Email saya. Berhubung kami belum mendapatkannya. atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih wassalam Mukhlis Sulaiman, S.Si
**** Jawaban redaksi ****
Untuk mendapatkan Peraturan Pemeritah tentang gaji pokok PNS yang baru 2006, agar saudara menghubungi BKD NAD.