Indonesian (ID)English (United Kingdom)

LAKIP BKN 2012

PERATURAN TENTANG ASN

e-BOOK UU ASN Nomor 5 Tahun 2014

KEANGGOTAAN

AGENDA KEGIATAN

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Arsip Konsultasi
Nama:
Kategori:

Nama: TARWONO
Unit Kerja/Instansi: PEMERINTAH
Tanggal Kirim: Kamis, 31 Maret 2005
Pertanyaan/Jawaban:

KEPADA BAPAK YANG TERHORMAT, SAYA ADALAH CPNS YANG BARU DIANGKAT SEBAGAI TENAGA PENDIDIKAN DI KAB OKI DENGAN SK PENGANGKATAN TERHITUNG 1 JANUARI 2005. (ALHAMDULILAH>>>). DENGAN SK PENEMPATAN YANG DITANDATANGANI SETDA DAN BUPATI oki PENEMPATAN TUGAS TERTANGGAL 1 APRIL 2005. PADA HAL BULAN MARET KAMI SUDAH MULAI MASUK KERJA DI UNIT KERJA KAMI MASING MASING DI DAERAH TERPENCIL DI WILAYAH TERISOLIR KABUPATEN oGAN KOMERING ILIR (oki) SUMATERA SELATAN. TETAPI YANG MENJADI PERMASALAHAN. APA BENAR APAKAH KAMI MENERIMA GAJI TERHITUNG MULAI APRIL SAJA YANG SEBESAR 720.000 RUPIAH (80%), KALAU BENAR KOK JANGGAL YA KARENA SK NYA MULAI BULAN JANUARI 2005. MASALAH INI KAMI TANYAKAN KEPADA BAPAK SUPAYA KAMI JELAS SEBENARNYA MULAI KAPAN GAJI KAMI DIBERIKAN /DIANGGARKAN KEPADA CPNS FORMASI 2004 DESEMBER KEMARIN. TERIMA KASIH ATAS TANGGAPAN BAPAK YANG SANGAT KAMI NANTIKAN. **
**** Jawaban Web.Redaksi ****
** Sesuai pasal 12 PP,No.98 Tahun 2000 jo. PP No.11 Tahun 2002 ttg Pengadaan PNS dikatakan : ayat1. Hak atas gaji bagi CPNS mulai berlaku pd tgl ybs secara nyata melaksanakan tugasnya yg dinyatakan dengan surat pernyataan oleh kepala kantor/satuan organisasi ybs. ayat2. CPNS yg penempatannya jauh dari tempat tinggalnya sudah dianggap nyata melaksanakan tugas sejak ia berangkat menuju tempat tugasnya, yg dibuktikan dengan surat perintah perjalanan/penugasan dari pejabat ybw menugaskan. Dengan demikian hak atas gaji bukan terhitung mulai tanggal (TMT) SK CPNS. (Jusak)


Nama: Udin saepudin
Unit Kerja/Instansi: pemerintah
Tanggal Kirim: Rabu, 30 Maret 2005
Pertanyaan/Jawaban:

Bagaimana prosedur dan proses mutasi pindah departemen dari Depdiknas ke Depdagri,terima kasih. ****
**** Jawaban Web.Redaksi ****
**** Prosedur perpindahan antar instansi diatur dalam Lampiran I Keputusan Ka.BKN No.13 Tahun 2003 tgl 21 April 2003 ttg petunjuk teknis pelaksanaan PP.No.9 Tahun 2003 ttg wewenang pengangkatan,pemind ahan dan pemberhentian PNS. Dalam romawi IV prosedur angka 3 perpindahan antar instansi dikatakan : a.Prosedur perpindahan PNS antar instansi dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga ahli atau untuk kepentingan dinas, diatur sebagai berikut : 1.Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yg membutuhkan menghubungi secara tertulis Pejabat Pembina Kepegawaian dimana PNS ybs bekerja untuk minta persetujuan. 2.Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian tempat PNS bekerja menyetujui,maka Pejabat Pembina Kepegawaian tsb membuat surat pernyataan persetujuan. 3.Surat pernyataan persetujuan dibuat rangkap 2 dan disampaikan kepada : Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yg membutuhkan dan PNS ybs. 4.Berdasarkan pernyataan persetujuan, maka pejabat Pembina Kepegawaian yg membutuhkan, menyampaikan usul pemindahan antar instansi,kepada : Kepala BKN untuk mendapatkan penetapan pemindahan 5.Dalam pengajuan usul dilampirkan : a.surat permintaan persetujuan b.surat pernyataan persetujuan pindah c.salinan/fotocopy sah keputusan dalam pangkat terakhir. 6.Berdasarkan usul tsb,Kepala BKN/Kanreg BKN menetapkan SK pemindahannya. (Jusak)


Nama: iman silaban
Unit Kerja/Instansi: kpde propsu
Tanggal Kirim: Rabu, 30 Maret 2005
Pertanyaan/Jawaban:

saya iman,mau tanya kapan sk cpns yang akan dikeluarkan bkn pusat...?saya mencoba pns di kabupaten samosir propinsi sumatera utara.mohon info sk cpns dari pusat agar bisa di beritakan,terimakasih ***jawaban redaksi*** Yang menerbitkan sk cpns adalah kewenangan pejabat pembina kepegawaian /instansi.Untuk memperoleh informasi lebih lanjut,sdr dapat menghubungi biro kepegawaiannya.


Nama: ARNOLD TETHOOL
Unit Kerja/Instansi: PEMDA KAB. BOVEN DIGUL
Tanggal Kirim: Rabu, 30 Maret 2005
Pertanyaan/Jawaban:

1.Mutasi ke kabupaten pemekaran tanpa jabatan yang sebelumnya memangku jabatan eselon III (tanpa ada teguran / pelanggaran. tanpa dikosultasikan kepada kami ) 2. kami menyadari bahwa mutasi dipandang sebagai wujud percepatan pembangunan oleh bupati kab induk (Merauke). 3. Sesuai Keputusan Gubernur kami telah melapor kepada Bagian Kepegawaian ab. Boven Digul, namun kami diminta untuk menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Tetapi nyatanya sampai saat ini tenaga kami belum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Hal ini sangat merugikan kami sebab sebagian dari kami proses kenaikan pangkatnya menjadi terhambat, karena status kami di tempat yg baru hanya sebagai staf, sejak Medio Agustus 2004. 4. Melihat permasalahan tersebut diatas Bupati Kabupaten Merauke bermaksud menarik kembali kami dengan membuat surat kepada Gubernur sesuai Surat Bupati Nomor 800/482, tanggal 24 maret 2005, perihal Permintaan penarikan kembali PNS Daerah Kab. Merauke. Hal ini mengingat beberapa jabatan Eselon III di instansi induk, kami sampai saat ini masih terdapat 3 jabatan yang kosong. 5. Ternyata proses penarikan kembali tersebut agak dipersulit oleh salah satu aparat di Biro Kepegawaian Provinsi Papua, dengan alasan harus ada persetujuan dari Kab. Boven Digul. Padahal menurut kami yang hanya berstatus sebagai Staf yang tidak pernah diperhatikan, maka kami pikir hal ini adalah hanya untuk mempersulit kami. Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon penjelasan, apakah saya dapat mengurus kenaikan pangkat dari IV/a ke IV/b dengan status saya yang berlarut-larut ini? **
**** Jawaban Web Redaksi ****
*** Kedudukan Saudara sebelum dipindahkan ke Kabupaten Boven Digul sebagai pejabat eselon III,dan ternyata setelah dipindahkan ke Kabupaten Boven Digul Saudara belum diangkat dalam jabatan struktural eselon III, maka untuk kenaikan pangkat Saudara dari golongan ruang IV.a ke IV.b tidak dapat dipertimbangkan,karena kenaikan pangkat tsb hanya dimungkinkan bagi mereka yg masih menduduki jabatan struktural eselon III.a. Pengangkatan Saudara dalam jabatan eselon III di Kabupaten pemekaran Boven Digul sepenuhnya menjadi wewenang pejabat pembina kepegawaian daerah Kabupaten Boven Digul, sedangkan penarikan kembali ke Kabupaten Merauke menjadi kewenangan Gubernur Papua setelah ada permintaan dari Bupati Merauke dan persetujuan Bupati Boven Digul. (English Nainggolan)