Indonesian (ID)English (United Kingdom)

LAKIP BKN 2012

PERATURAN TENTANG ASN

e-BOOK UU ASN Nomor 5 Tahun 2014

KEANGGOTAAN

AGENDA KEGIATAN

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Arsip Konsultasi
Nama:
Kategori:

Nama: Marfuah
Unit Kerja/Instansi: pemerintah
Tanggal Kirim: Kamis, 22 Januari 2009
Pertanyaan/Jawaban:

Saya PNS gol III/a . Saya baru saja menyelesaikan tugas belajar untuk jenjang S2. Sesuai PP no 12 tahun 2002, apakah saya mendapat kenaikan pangkat ke III/b? Bagaimana prosedurnya? Apakah saya hrs mengikuti ujian persamaan? Mohon penjelasannya. Pasal berapa yang menjadi acuan? Terimakasih. *
**** Jawaban redaksi ****
* Untuk kenaikan pangkat, karena memiliki ijazah yang lebih tinggi, hal ini dapat dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk itu peraturannya ada pada PP no.12 tahun 2002 tentang perubahan PP Nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat khusus pasal 18


Nama: Tukang sensuruhan orang (honorer)
Unit Kerja/Instansi: Pemerintah Kabupaten
Tanggal Kirim: Kamis, 22 Januari 2009
Pertanyaan/Jawaban:

Kalau boleh tau siapa saja atau dapat dilihat dimana daftar tenaga honorer daerah kabupaten ketapang prov. kalimantan barat yang diusulkan menjadi CPNS untuk formasi tahun 2009 nanti, karena saya pernah menanyakan ke bagian kepegawaian setda kab. ketapang, mereka menjawab yang mengeluarkan daftarnya adalah BKN dan kami tidak tahu, padahal saya tau kalau daftar yg dikeluarkan oleh BKN tersebut adalah atas usul dari bagian kepegawaian setda kab. ketapang, terkesan ditutup-tutupi. Jadi saya mohon informasi yang benar dan akurat. Atas informasinya saya ucapkan terima kasih
** Jawaban redaksi **
Daftar tenaga honorer yang akan diusulkan diangkat menjadi CPNS formasi tahun anggaran 2009 akan ditetapkan setelah ditetapkannya Jumlah Formasi CPNS Tenaga Honorer Tahun Anggaran 2009 oleh Menpan.


Nama: indra AS.
Unit Kerja/Instansi: pemerintah
Tanggal Kirim: Kamis, 22 Januari 2009
Pertanyaan/Jawaban:

Apakah status dari awak kapal pemerintah ada strukturalnya atau termasuk fungsional, kami mohon peraturan pemerintah yang mengatur masalh ini, Demikian sebelumnya kami mengucapkan terima kasih.


Nama: HENDRA GUSWANTO, SH.
Unit Kerja/Instansi: Pemda Kab. Dharmasraya Prov. Sumbar
Tanggal Kirim: Kamis, 22 Januari 2009
Pertanyaan/Jawaban:

saya sukarela dari september 2004 pada Pemkab. dharmasraya hasil pemekaran kab. Swl/Sijunjung. KAB. DHARMASRAYA di btk dg UU no 38 th 2003 dan disahkan pada tanggal 7 Januari 2004. karena pembiayaan untuk kegiatan pemda belum dituangkan dalam APBD maka sumber pembiayaan utk daerah pemekaran masih berupa RPKK (RENCANA PEMBIAYAAN KGIATAN KABUPATEN. Berkaitan dengan itu, karena Kab. Dharmasraya baru menetapkan APBD PADA BULAN MEI 2005, maka sebanyak 141 orang SK HONDA kab. dharmasraya terhitung Mei 2005. SK HONDA tersebut bukanlah rekayasa dari Pemkab. Dharmasraya. Berkenaan dengan itu, kami mohon dengan sangat kepada Bapak penjelasannya dan mohon pertimbangannya untuk daerah pemekaran yang dibentuk pada tahun 2004. Terima Kasih. Semoga Bapak selalu diberi dikesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
** Jawaban redaksi **
Sampai dengan saat ini tenaga honorer yang masa kerjanya dibawah 1 tahun per 31 Desember 2005 belum dapat didata dalam database dan belum dapat diangkat menjadi CPNS dari tenaga honorer. Sesuai dengan PP 48 tahun 2005 dan PP 43 tahun 2007 Penghitungan batas masa kerja ditambah 1 (satu) tiap tahun anggaran berjalan apabila tahun anggaran 2006 maka penghitungan batas masa kerja paling sedikit adalah 2 tahun per 31 Desember 2006 dan seterusnya.