Indonesian (ID)English (United Kingdom)

LAKIP BKN 2012

PERATURAN TENTANG ASN

e-BOOK UU ASN Nomor 5 Tahun 2014

KEANGGOTAAN

AGENDA KEGIATAN

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Arsip Konsultasi
Nama:
Kategori:

Nama: Imanuel Mabikafola
Unit Kerja/Instansi: Sekretariat DPRD
Tanggal Kirim: Selasa, 13 Januari 2009
Pertanyaan/Jawaban:

1. Adakah sanksi bagi pejabat yang mengadakan mutasi jabatan struktural eselon II tanpa mempertimbangkan DUK ? 2. PNS a.n. Ir. Yunida Pollo yang lulus test PIM II Depdagri Tahun 2003 tetapi tidak pernah dipanggil. apakah ada sanksi bagi pejabat ? kedua hal ini menyakitkan hati PNS etnis luar Kabupaten Sikka. Mohon respons, belas kasihan dan kearifannya God Bless
*** Jawaban Redaksi ***
1.Tidak ada sanksi. 2.Tidak ada sanksi.


Nama: Andi YW
Unit Kerja/Instansi: Pemerintah
Tanggal Kirim: Selasa, 13 Januari 2009
Pertanyaan/Jawaban:

Dengan hormat, saya diterima di LPND dan telah selesai pemberkasan CPNS akhir desember. Yang saya tanyakan, kapan kira2 SK CPNS turun dan TMT-nya? Terima kasih.
** Jawaban redaksi **
Yang berwenang menetapkan dan mengeluarkan SK. CPNS adalah pejabat pembina kepegawaian instansi masing-masing, kami sarankan agar saudara menghubungi BKD/biro Kepegawaian instansi tempat saudara bekerja untuk menanyakan kapan SK CPNS saudara akan dikeluarkan. Ketentuan teknis mengenai pengangkatan CPNS diatur dalam Keputusan Kepala BKN Nomor 11 tahun 2002 yang dapat saudara buka pada rubrik peraturan diwebsite ini.


Nama: Luvty
Unit Kerja/Instansi: swasta
Tanggal Kirim: Selasa, 13 Januari 2009
Pertanyaan/Jawaban:

bagaimana akta IV khususnya di bandung sekarang? apakah masih ada? kalau masih ada, diadakan di universitas mana? mohon informasinya , terima kasih
** Jawaban redaksi **
Kami sarankan agar saudara menghubungi Kopertis setempat atau Universitas di wilayah Bandung untuk menanyakan sesuai hal tersebut sesuai dengan kewenangannya.


Nama: Kusnadi
Unit Kerja/Instansi: Pemerintah
Tanggal Kirim: Selasa, 13 Januari 2009
Pertanyaan/Jawaban:

Pada penerimaan cpns 2008,pemda NTB mempercayakan pemeriksaan hsl ujian pada pihak Universitas Mataram. Akhirnya banyak data yg tidak terbaca/formasi tidak terisi (150 formasi),akibat scenernya rusak. Apa tindak lanjut BKN akan hal ini? Karena selama ini BKN regional kami cuma tidur di Denpasar..
** Jawaban redaksi **
Yang berwengang melaksanakan seleksi CPNS termasuk mengolah lembar jawaban komputer (LJK), merupakan kewenangan panitia yang ditunjuk oleh pejabat pembina kepegawaian instansi yang bersangkutan. Kerusakan scanner yang rusak pada saat pengolahan LJK tentu saja harus di perbaiki atau diganti dengan scanner baru sesuai dengan kontrak kerja sama yang dilakukan antara Pemda Propinsi NTB dan pihak universitas Mataram. Apabila ada pihak yang dirugikan dengan kerusakan atau kelalaian tersebut tentu saja dapat melaporkannya kepada Bawasda Pemda Propinsi NTB sesuai dengan kewenangannya.