Indonesian (ID)English (United Kingdom)

LAKIP BKN 2012

PERATURAN TENTANG ASN

e-BOOK UU ASN Nomor 5 Tahun 2014

KEANGGOTAAN

AGENDA KEGIATAN

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Arsip Konsultasi
Nama:
Kategori:

Nama: dr. Anita Nuraini
Unit Kerja/Instansi: Puskesmas Banua Padang, Kab.Tapin,Kalsel
Tanggal Kirim: Senin, 06 Juni 2005
Pertanyaan/Jawaban:

Merujuk buku Manajemen Kepegawaian Negara (bahan ajar diklat prajabatan gol.III) edisi revisi I terbitan LAN-RI th.2003 hal 57 alinea ke-3.Bahwa untuk profesi dokter,guru,dll diangkat dalam jabatan fungsional pada hari pertama melaksanakan tugas.berarti kepadanya diberikan tunjangan fungsional. Mengapa kami para dokter CPNS belum diangkat dalam jabatan fungsional pada hari pertama melaksanakan tugas?sedangkan para guru yang pengangkatan CPNSnya bersamaan sudah diangkat dan sudah menerima tunjangan jabatan fungsional.adakah peraturan yang mendasari?mohon dijelaskan.Terima kasih. **
**** Jawaban Web Redaksi ****
** 1.Pengangkatan PNS ke dalam kedalam jabatan fungsional pada instansi pemerintah ditetapkan oleh pejabat yg berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan (Pasal 7 PP No.16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS) Jadi seorang CPNS belum dapat diangkat kedalam jabatan fungsional. 2.Kepada PNS yg menduduki jabatan fungsional dan telah ditetapkan angka kreditnya diberikan tunjangan jabatan fungsional (Pasal 13 PP.No.16 Tahun 1994) (Jusak)


Nama: IR.ROBERT TUA SIREGAR,MS.i
Unit Kerja/Instansi: Pemerintah Kab.Simalungun
Tanggal Kirim: Senin, 06 Juni 2005
Pertanyaan/Jawaban:

tentang tugas belajar yang dikirim oleh Pemerintah daerah, setelah ada surat pengiriman oleh Kepala daerah, selanjutnya langkah apa yang saya tempuh agar tugas belajar yang sedang saya jalani di Universiti Malaya dapat diketahui dan dilegalitas oleh BKN, Terima kasih **
**** Jawaban Web Redaksi ****
*** Setiap surat tugas belajar yang dikeluarkan instansi bagi PNS dilingkungannya, tembusannya harus disampaikan ke BKN sebagai dokumen antara lain jika ada kenaikan pangkat bagi PNS yang sedang tugas belajar. Demikian pula bagi PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar, tembusannya harus disampaikan kepada BKN. (Jusak)


Nama: Kesuma Putri
Unit Kerja/Instansi: Pusat Penelitian Perkembangan Iptek - LIPI
Tanggal Kirim: Senin, 06 Juni 2005
Pertanyaan/Jawaban:

Saya staf Subbag. Kepegawaian PAPPIPTEK - LIPI hendak bertanya mengenai diklat fungsional analis kepegawaian. Apakah ada penawaran diklat fungsional Analis Kepegawaian dari BKN ke seluruh instansi pemerintah atau masing-masing instansi yang mengusulkan sendiri calon ke BKN?, kapan jadwal pelaksanaan diklat di setiap tahunnya?, serta berapa besar biayanya?, mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan /masukan bagi pimpinan dalam mencalonkan staffnya yang hendak mengikuti diklat tersebut. Terima kasih. **
**** Jawaban Web Redaksi ****
*** Untuk memperoleh informasi lebih lengkap seputar Diklat Fungsional Analis Kepegawaian, Saudara dapat menghubungi Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) BKN dengan telepon (021) 8010321. (Jusak)


Nama: dr. Budiyanto
Unit Kerja/Instansi: Puskesmas Miawa
Tanggal Kirim: Minggu, 05 Juni 2005
Pertanyaan/Jawaban:

Melengkapi pertanyaan saya yang tadi, mengenai buku yang saya maksud adalah buku Manajemen Kepegawaian Negara (bahan ajar diklat prajabatan gol.III) edisi revisi I terbitan LAN-RI th.2003 hal 57 alinea ke-3. Merujuk pada sumber tersebut, mohon dijawab pertanyaan saya yang tadi, mengapa para guru cpns di kabupaten kami menerima tunjangan fungsional tersebut sedangkan kami (cpns tenaga kesehatan) tidak? Jika ada aturan yang terbaru mengenai hal tersebut mohon disebutkan / dijelaskan? Terimakasih. **
**** Jawaban Web Redaksi ****
** 1.Pengangkatan PNS ke dalam kedalam jabatan fungsional pada instansi pemerintah ditetapkan oleh pejabat yg berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan (Pasal 7 PP No.16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS) Jadi seorang CPNS belum dapat diangkat kedalam jabatan fungsional. 2.Kepada PNS yg menduduki jabatan fungsional dan telah ditetapkan angka kreditnya diberikan tunjangan jabatan fungsional (Pasal 13 PP.No.16 Tahun 1994) (Jusak)