Indonesian (ID)English (United Kingdom)

LAKIP BKN 2012

PERATURAN TENTANG ASN

e-BOOK UU ASN Nomor 5 Tahun 2014

KEANGGOTAAN

AGENDA KEGIATAN

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Arsip Konsultasi
Nama:
Kategori:

Nama: Saepudin
Unit Kerja/Instansi: pemerintah
Tanggal Kirim: Selasa, 29 Maret 2005
Pertanyaan/Jawaban:

Melalui sarana web ini saya ingin mendapat jawaban yang jelas dan transparan mengenai syarat untuk mutasi lintas departemen dari Depdiknas ke Depdagri (pemerintahan kabupaten) ***
**** Jawaban Web.Redaksi ****
*** Prosedur perpindahan antar instansi diatur dalam Lampiran I Keputusan Ka.BKN No.13 Tahun 2003 tgl 21 April 2003 ttg petunjuk teknis pelaksanaan PP.No.9 Tahun 2003 ttg wewenang pengangkatan,pemind ahan dan pemberhentian PNS. Dalam romawi IV prosedur angka 3 perpindahan antar instansi dikatakan : a.Prosedur perpindahan PNS antar instansi dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga ahli atau untuk kepentingan dinas, diatur sebagai berikut : 1.Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yg membutuhkan menghubungi secara tertulis Pejabat Pembina Kepegawaian dimana PNS ybs bekerja untuk minta persetujuan. 2.Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian tempat PNS bekerja menyetujui,maka Pejabat Pembina Kepegawaian tsb membuat surat pernyataan persetujuan. 3.Surat pernyataan persetujuan dibuat rangkap 2 dan disampaikan kepada : Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yg membutuhkan dan PNS ybs. 4.Berdasarkan pernyataan persetujuan, maka pejabat Pembina Kepegawaian yg membutuhkan, menyampaikan usul pemindahan antar instansi,kepada : Kepala BKN untuk mendapatkan penetapan pemindahan 5.Dalam pengajuan usul dilampirkan : a.surat permintaan persetujuan b.surat pernyataan persetujuan pindah c.salinan/fotocopy sah keputusan dalam pangkat terakhir. (Jusak)


Nama: dwi
Unit Kerja/Instansi: swasta
Tanggal Kirim: Selasa, 29 Maret 2005
Pertanyaan/Jawaban:

men PAN baru2 ini di koran nasional dan tvri memberitahukan bahwa pengadaan cpns 2005 akan diprioritaskan untuk tenaga honorer yang mengabdi puluhan tahun,yang saya tanyakan adalah untuk dokter umum dan dokter gigi pasca ptt yang telah menyelesikan wajib sarjana apakah juga diprioritaskan?terima kasih Jawaban Redaksi web Informasi tsb baru merupakan wacana yang perlu ditindaklanjuti dengan keputusan yang bersifat mengikat oleh karena itu sebaiknya kita tunggu saja realisasinya.


Nama: Ferizaldi
Unit Kerja/Instansi: pemerintah
Tanggal Kirim: Selasa, 29 Maret 2005
Pertanyaan/Jawaban:

Peraturan perkawinan pns, poligami dan poliandri, apa ada dasar hukumnya ? *
**** Jawaban Redaksi Web ****** kententuan ttg perkawinan yang berlaku bagi PNS diatur dalam PP nomor 10 tahun 1983 jo PP no 45 tahun 1990 dan surat Edaran kepala BAKN nomor 08/SE/1983 jo Surat Edaran kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 ttg izin perkawinan dan perceraian bagi PNS Adapun ketentuan ttg perkawinan yang berlku bagi segenap warga dan penduduk Indonesia diatur dalam UUD nomor 1 tahun 1974 dan PP nomor 9 tahun 1975 wasalam W Simanjuntak


Nama: Sangkot Humisar Nainggolan
Unit Kerja/Instansi: pemerintah
Tanggal Kirim: Selasa, 29 Maret 2005
Pertanyaan/Jawaban:

Saya adalah lulusan penerimaan CPNS Polri di unit Polda Kalimantan Barat pada Desember 2004. Saya ingin menanyakan Kapan SK Pengangangkatan kami turun??? Sebelumnya saya ucapkan terimakasih. Jawaban Web BKN Pertama-tama kami ucapkan atas kelulusan saudara mengenai SK pengangkatan akan diterbitkan oleh pejabat pembina kepegawaian di Instansi bersangkutan.