Indonesian (ID)English (United Kingdom)

LAKIP BKN 2012

PERATURAN TENTANG ASN

e-BOOK UU ASN Nomor 5 Tahun 2014

KEANGGOTAAN

AGENDA KEGIATAN

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
SOP Direktorat Pensiun PNS & Pejabat Negara
SOP PENETAPAN PETIKAN II SK PENSIUN PNS
Senin, 19 April 2010 10:21

A.  Dasar Hukum
1.  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
2.  Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/Dudanya Sebagai  Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 

B.  Tujuan
Untuk memastikan bahwa proses penetapan Petikan II Surat Keputusan Pensiun PNS berjalan secara konsisten sehingga dapat terkendali dan mampu ditelusuri.

 
SOP PENGESAHAN DAFTAR KELUARGA
Senin, 19 April 2010 10:19

A.  Dasar Hukum
1.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Janda/Duda Pegawai  
2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999  
3.  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
4.  Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/Dudanya Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
5.  Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Dirjen. Anggaran, Departemen Keuangan Nomor: 19/SE/1989 dan SE-51/A/1989 tanggal 14 April 1989 tentang Pendaftaran Isteri  

B.  Tujuan
Untuk memastikan bahwa proses pengesahan Daftar Keluarga berjalan secara konsisten sehingga dapat terkendali dan mampu ditelusuri.

 
SOP PENETAPAN NOMOR POKOK PENSIUN (NPP) PNS
Senin, 19 April 2010 10:06

A.  Dasar Hukum
1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999  
2.  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
3.  Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 1172/KEP/1983 tentang Nomor Pokok Pensiun Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil
4.  Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/Dudanya Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

B.  Tujuan
Untuk memastikan bahwa proses penetapan Nomor Pokok Pensiun (NPP) PNS berjalan secara konsisten sehingga dapat terkendali dan mampu ditelusuri.

 
SOP PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK PEJABAT NEGARA
Senin, 19 April 2010 09:59

A.  Dasar Hukum
1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, jo Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000    
2.  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya,  jo Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 12/SE/1980 tanggal 31 Maret 1980
3.  Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak dan Keuangan/Administrasi Menteri Negaea dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya, jo Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administrasi Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat Lain yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan Menteri Negara
4.  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Serta Janda/Dudanya, jo Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2000
5.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Hak Keuangan/Administrasi Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Serta Mantan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah beserta Janda/Dudanya 

B.  Tujuan
Untuk memastikan bahwa proses penetapan Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda/Anak Pejabat Negara berjalan secara konsisten sehingga dapat terkendali dan mampu ditelusuri.

 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 Berikutnya > Akhir >>

Halaman 1 dari 2