Indonesian (ID)English (United Kingdom)

Agenda Kegiatan

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
PENYERAHAN PERMASALAHAN TMK HONORER K1

Kamis (28/02) di ruang rapat Kanreg I BKN Yogyakarta dilakukan penyerahan permasalahan tenaga honorer kategori I (K1) yang tidak memenuhi kriteria (TMK) kepada sembilan (9) Provinsi/Kab./Kota di wilayah Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. Penyerahan permasalahan TMK ini dilakukan oleh Direktur Dalpeg II BKN Pusat Jakarta Sudjarwo didampingi Kepala Kanreg I BKN Edy Wahyono SP beserta para pejabat. Agenda utama pertemuan ini dalam rangka memberikan pemberitahuan tertulis perihal tenaga honorer K1 yang tidak memenuhi kriteria (TMK) dalam pengangkatan menjadi CPNS formasi tahun 2012.


 

Dalam sambutannya, Direktur Dapleg II BKN menyatakan bahwa BKN beberapa waktu yang lalu diundang oleh Kemenpan&RB untuk menyelesaiakan tugas penyelesaian Tenaga Honorer k1, yang telah diuji publik selama 14 hari dengan harapan masyarakat dapat memberi komentar terhadap 71.000 orang Tenaga Honorer yang telah melalui tahap verifikasi dan validasi. Dalam pelaksanaannya hampir 200 kab/kota mengadakan sanggahan. Untuk itu dibentuklah Tim QA (Quality Assurance) yang berasal dari BPKP, serta Tim ATT (Audit Tujuan Tertentu) untuk menangani tenaga honorer, dan hasil dari  ATT inilah yang ditandatangani oleh BPK dan BKN sebagai dasar pengangkatan Tenaga Honorer.

Menurut Direktur Dalpeg II, tenaga honorer yang TMK sebagian besar berkaitan dengan masalah pembayaran dan keuangan. Alasan inilah yang menjadi dasar dari tim QA, karena banyak tenaga honorer yang mengalami pembayarannya terputus.

 

(Direktur Dalpeg II Sudjarwo (tengah) didampingi Kakanreg I BKN Edy Wahyono SP (kiri) saat memberikan penjelasan terkait TH yang TMK)

 

Terkait dengan hal tersebut, kementerian PAN&RB memberikan kebijakan mengenai Tenaga Honorer yang TMK, dimana pemerintah daerah dapat mengajukan sanggahan kepada Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyelesaian Tenaga Honorer K1 dengan segera, paling lambat tangal 8 Maret 2013. Tim Pokja terdiri dari Menpan, BPKP dan BKN dan yang paling berperan aktif adalah dari pihak BPKP karena menyangkut dengan pembayaran.

Untuk wilayah Kanreg I BKN terdapat 9 Kabupaten/Kota yang memiliki tenaga honorer TMK yakni Propinsi Jawa Tengah, Kab. Semarang, Kab. Batang, Kab. Brebes, Kab. Cilacap, Kab. Purbalingga, Kab. Magelang, Kab. Wonosobo, dan Kab. Gunung Kidul.

Dalam kesempatan tersebut, juga dibahas mengenai persiapan rekruitmen CPNS dari tenaga honorer kategori 2 (K2) yang pelaksanaannya direncanakan menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Kantor Regional selaku perwakilan BKN di daerah dituntut kesiapannya untuk melaksanakan proses seleksi tersebut. Terdapat beberapa permasalahan yang harus dicarikan solusi bersama mengantisipasi datangnya proses rekruitmen tenaga honorer K2 salah satunya instalasi CAT di kantor regional BKN yang hanya memiliki 50 PC. Berkenaan dengan hal tersebut, Kepala Kanreg I BKN meminta masukan dan saran dari segenap stake holders supaya proses pelaksanaan seleksi tetap dapat berjalan dengan lancar dan akuntabel. (Rdl)