Indonesian (ID)English (United Kingdom)

Agenda Kegiatan

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Arsip Konsultasi
Nama:
Kategori:

Nama: NN
Unit Kerja/Instansi: Pemda
Tanggal Kirim: Minggu, 24 Januari 2010
Pertanyaan/Jawaban:

Yang Terhormat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Saya adalah seorang guru. Saya ingin menanyakan kelanjutan Usulan Kenaikan Pangkat saya dari IV-a ke IV-b TMT 01 Oktober 2009. Pada waktu itu usulan kenaikan pangkat saya oleh Kanreg I BKN di tolak dengan alasan ada permasalahan pada Penetapan Angka Kredit saya. Pada penilaian angka kredit terutama unsur utama, di unsur Pendidikan dinilai 130 oleh Tim PAK Kementrian Pendidikan Nasional. Pada waktu itu saya disarankan oleh Kanreg I BKN untuk meralat nilai pendidikan saya menjadi 100. Kemudian saya ke Jakarta sebanyak 2 (dua) kali untuk meralat PAK saya. Tetapi oleh Tim PAK Kementrian Pendidikan Nasional, ralat yang saya ajukan ditolak dengan alasan penilaian mereka sudah benar, dan jika mau diralat maka Kanreg I BKN harus mempunyai dasar hukum kenapa penilaian mereka salah (tidak boleh lebih dari 100).kemudian saya ditunjukkan surat dari MenPAN no 60 tahun 2005 tentang perubahan lampiran I dan II dimana angka kredit sarjana (S.1) menjadi 100.kemudian dari Tim tersebut juga menunjukkan Peraturan Kepala BKN no 28 Tahun 2005 tentang ketentuan pelaksanaan Surat MenPAN nomor 60 tahun 2005 tersebut. Di situ disebutkan secara jelas: dalam huruf Romawi A tentang tata cara penghitungan angka kredit yang memperoleh Peningkatan Pendidikan lengkap dengan contohnya."Bag i Ijazah Diploma II (D-II) memperoleh Sarjana (S.1) maka angka kredit ditambahkan 60 (enam puluh). Berdasarkan hal tersebut karena dasar Pendidikan saya Yang lama adalah Diploma II/Akta II, waktu itu dinilai 70, ditambahkan 60 maka menjadi 130 (seratus tiga puluh).Beliau juga memberi penjelasan bahwa untuk PNS yang sebelum berlakunya Men.PAN nomor 60 tahun 2005 maka jumlah angka kreditnya bisa kurang atau lebih dari 100 (seratus). Sedangkan Jika pada waktu pengangkatan setelah berlakunya MenPAN nomor 60 tahun 2005 maka dipastikan nilainya 100 (seratus), hal tersebut diatur dalam Peraturan Kepala BKN nomor 28 tahun 2005 Romawi B dan C lengkap dengan contohnya. Yang menjadi Ganjalan saya adalah, mengapa ada beda persepsi antara Tim PAK Kementrian Pendidikan Nasional dan Kanreg I BKN yang notabene adalah yang mengeluarkan atura tersebut....??????< br /> yang kedua mengapa Peraturan Kepala BKN nomor 28 tahun 2005 tersebut, seakan-akan dimentahkan oleh Kanreg I BKN, yang mengharuskan nilai Pendidikan saya harus 100...?????? Peratanyaan saya, apakah saya masih bisa naik pangkat TMT 01 Oktober 2009 sedangkan sekarang sudah Januari 2010..????padahal kesalahan tersebut bukan kesalahan saya???hanya beda persepsi antara Tim PAK dan Kanreg I BKN... dan untuk peningkatan pelayanan kepada PNS, mohon ada persamaan persepsi antara BKN dengan Tim PAK dari Instansi lain, karena saya yakin permasalahan seperti ini bukan hanya saya yang menjadi korbantentunya masih banyka lagi..terimakasih.....jawaban saya tunggu segera..


Nama: Bambang Purwanto
Unit Kerja/Instansi: pemerintah
Tanggal Kirim: Minggu, 24 Januari 2010
Pertanyaan/Jawaban:

Kepada Yth. Bapak / Ibu Nara Sumber Konsultasi Kepegawaian BKN Kantor Regional I Yogyakarta Di Yogyakarta Dengan hormat, Alhamdulillah, insya Allah saya akan memperoleh layanan yang tepat dari program konsultasi yang diselenggarakan BKN Kanreg I Yogyakarta melalui media ini. Sekiranya kemarin saya telah menemukan media ini tentu saya akan memanfaatkannya sebelum menghubungi pihak BKN Jakarta. Bapak / Ibu Nara Sumber yang saya hormati, dengan ini saya menyampaikan bahan konsultasi sbb.: Saya Bambang Purwanto, Auditor Ahli Madya, pada Inspektorat Kabupaten Kudus. Sekecil apapun peran saya, ketika mutasi dari Deppen ke Depdagri bagian Itwilkab (Inspektorat Wilayah Kabupaten) saya merasa senang karena pada saat itu saya terbayang: bertugas di bagian pengawasan tentu memiliki kesempatan cukup untuk mewarnai birokrasi secara positip. Namun bagaimana kenyataannya, hingga kini justru saya makin tersisih dari manajemen institusi tempat kami bekerja. Dalam perjalanan waktu, saya sempat berfikir, barangkali pada saatnya nanti saya akan memiliki peran yang layak, maka saya harus tetap bersabar, sambil bersikap dan berperan seoptimal mungkin dalam situasi dan kondisi yang kurang kondusif sebagaimana seharusnya sesuai referensi manajemen pengembangan budaya kerja aparatur negara. Hingga kini dan menyadari insya Allah tinggal 7 tahunan lagi memasuki pensiun, situasi kondusif tak kunjung datang pula, maka saya berfikir: langkah apa yang masih bisa saya ambil agar amanah yang saya bawa ini efektif. Sementara itu, semakin bersungguh-sungguh saya berusaha menerapkan ilmu dan kode etik auditing, semakin timpang saya diperlakukannya, dengan 1001 macam alasan. Bahkan perkembangan dua tahun terakhir sesuai jabatan yang saya emban, selayaknya saya bisa berperan sebagai pengendali teknis dimana saya berkesempatan banyak untuk melakukan pembelajaran bersama anggota tim demi peningkatan mutu dan citra baik kinerja APIP ke depan, namun kenyataannya tidaklah demikian. Jangankan sebagai pengendali teknis, sebagai ketua tim pun tidak. Dengan berbagai alasan yang tidak proporsional bahkan kadang terkesan melecehkan JFA serta harkat dan martabat Auditor baik di lingkungan internal lebih-lebih di mata obyek pemeriksaan. Terasa aneh memang; hingga terbersit pikiran: tidak bolehkah pegawai bekerja dengan bersungguh-sungguh? Saya pun pernah menyampaikan pendirian saya kepada pimpinan bahwa seandainya saya nanti dipercaya untuk pegang peran sebagaimana layaknya pada profesi yang sangat saya sukai ini, mudah-mudahan saya tetap mampu menolak uang pemberian dari obyek pemeriksaan, dan sebatas kewenangan saya, sayapun akan mengajak teman-teman bersama untuk berusaha meningkatkan kinerja lebih baik lagi. Melalui prosedur dan hirarkhi yang ada, saya tetap mencoba, dengan cara yang terhormat: baik secara lisan maupun tertulis. Namun sampai sekarang saya belum memperoleh solusi yang adil. Keadaan demikian tidak berarti saya berhenti berikhtiar, dan kali ini saya berkonsultasi ke BKN melalui media ini. Dalam rangka evaluasi diri, sayapun pernah meminta ditunjukkan apa salah saya, dan sekiranya saya telah bersalah dan kesalahan saya itu diukur dengan kriteria yang sehat, bisa diterima khalayak, (termasuk: bukan berdasarkan fitnah ataupun sikap kurang sportif dari pihak-pihak tertentu), sehingga dapat dijadikan dasar untuk memberi sanksi yang setimpal, insya Allah saya tetap mencoba bersikap sportif, tak hanya bersedia dilepas jabatan namun dipecatpun silakan. Beberapa waktu saya menunggu, saya tidak memperoleh jawaban sebagaimana harapan. Rupanya tersirat pesan bahwa kelihaian dan keberanian pelaku penyimpangan tak boleh disentuh dengan kecintaan APIP terhadap sikap profesionalitas kinerjanya. Ketika saya berfikir sebatas urusan pribadi, secara manusiawi kadang-kadang saya merasa kecewa; namun saya segera berusaha menghibur diri. Alhamdulillah Tuhan telah memberkati banyak hal kepada saya. Namun ketika menyadari sesungguhnya saya ini sedang mengemban amanah jabatan layanan publik, maka ketika tahu terdapat kekurangan dan/atau kelemahan layanan publik, kemudian apabila tidak berbuat atau tidak membenahinya dengan cara yang memadai bukankah berarti saya ini menjadi pegawai yang ndak bener. Betapapun saya tidak boleh lepas kendali, sedapat mungkin mengindahkan rambu-rambu yang ada termasuk kode etik profesi sebisa-bisanya dalam situasi dan kondisi yang sulit. Sejalan dengan pengembangan profesi, pernah saya menulis di koran Suara Merdeka (16 Sep 2008) dengan judul Korupsi Subur Di Sekolah, yang substansinya adalah fungsi pengawasan masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas layanan publik. Kala itu saya ditegur dan dibatasi pimpinan berkenaan dengan kegiatan menulis di media masa sampai dengan sekarang. Bahkan pernah diancam kalau memang sudah tidak disukai, bisa saja dimutasi di tempat lain. Oleh karena itu mohon kiranya Bapak / Ibu yang berkompeten berkenan memberi solusi yang genuin terkait permasalahan yang saya hadapi tentu saya beraharap solusi itu terasa adil dan akuntabel. Apa yang saya sampaikan ini, memang belum tentu dapat diterima apabila dilihat dari kaca mata hukum; kali ini saya memang tidak / belum memanfaatkan jalur hukum yang ada karena memang belum tertarik / belum cukup percaya pada keadilan hukum. Berbagai celah hukum yang ada pada birokrasi inilah yang menurut hemat saya membuka kesempatan bagi pihak-pihak sehingga good governnace belum optimal. Sekali lagi mohon saran / solusi dari Nara Sumber. Kudus, 24 Januari 2010 Hormat saya, Bambang Purwanto JAWAB Karena ini masalah intern dalam dilingkungan saudara, sebaiknya-dikomunikasikan dengan pejabat Pembina Kepegawaian


Nama: fauzanluthfiyanto
Unit Kerja/Instansi: 
Tanggal Kirim: Sabtu, 23 Januari 2010
Pertanyaan/Jawaban:

maaf pak/bu, saya adalah penyuluh agama islam honorer dari kabupaten bantul yang pada bulan juni 2009 kemarin saya ikut pemberkasan cpns untuk formasi cpns penyuluh agama islam. yang menurut sumber informasi data saya sudah masuk di kantor BKN Yogyakarta. pertanyaan saya : kalau informasi itu benar kapan SK saya akan turun? terima kasih sebelumnya. JAWAB Silah kan ditanyakan ke BKD Bantul, kalau tidak keliru sudh proses pembuatan SK CPNS


Nama: Achmad Daud, S.Ag.
Unit Kerja/Instansi: Seksi Penamas Kandepag Kab Banyumas
Tanggal Kirim: Sabtu, 23 Januari 2010
Pertanyaan/Jawaban:

Saya penegerian sejak April 2009 dan TMT 1 Agustus 2007 sampai sekarang belum punya NIP bari gimana nih, minder jadinya. Tolong informasikan.