Indonesian (ID)English (United Kingdom)

Agenda Kegiatan

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Workshop Penyusunan Pengukuran Beban Kerja

 

Denyut reformasi yang terjadi pada periode 1998 di Indonesia menuntut perubahan di segala bidang. Tidak hanya perubahan dalam bidang politik, masyarakat menuntut terjadinya perubahan pada segala bidang termasuk diantaranya dalam bidang aparatur negara khususnya Pegawai Negeri Sipil dalam perannya melayani masyarakat. Demikian kuatnya tuntutan itu sehingga amanat untuk mereformasi kepegawaian di Indonesia dituangkan dalam sebuah Undang-Undang 43 tahun 1999 tentang kepegawaian.

Kepala Kanreg III BKN bersama Ibu Karo Kepegawaian BKN Pusat ketika Membuka Workshop

 

 

Dalam merespons tuntutan masyarakat itulah reformasi kepegawaian dimulai. Pertama, pemerintah melakukan penyederhanaan struktur organisasi pemerintah dengan menerapkan prinsip hemat struktur kaya fungsi. Penyederhanaan struktur ini dimaksudkan agar tercipta sistem kerja yang efektif dan efisien serta tidak ada jabatan yang tumpang tindih satu sama lain. Selain menyederhanakan struktur, pemerintah pun membenahi tatalaksana operasional menjadi lebih rinci, jelas, terukur, dan transparan. Salah satunya adalah dengan membuat standar bagi prosedusr operasional di organisasi pemerintah atau kerap dikenal dengan SOP. Adanya SOP ini diharapkan dapat menjamin pelaksanaan kerja yang konsisten dan jelas.

Semua upaya tersebut juga dibarengi dengan pembenahan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia mendapatkan perhatian khusus dan terus menerus ditingkatkan melalui serangkaian pembinaan dan pembelajaran. Selain itu, peningkatan kualitas SDM juga dilakukan dengan mengadakan penerimaan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan melakukan penerimaan pegawai yang bersih dengan seleksi yang diperketat.

Semua peningkatan tersebut menuntut sebuah konsekuensi logis terhadap peningkatan kesejahteraan PNS Indonesia. Jika selama ini semua PNS menerima pendapatan yang sama berdasarkan golongan dan pangkatnya, kini pemerintah mengusahakan perbaikan sistem penggajian dengan memberikan insentif berbasis kinerja. Setiap PNS nantinya akan mendapatkan penghasilan sesuai dengan beban kerja yang dilakukannya setiap hari.

Untuk mendukung cita-cita reformasi kepegawaian itulah Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara mengadakan Workshop Penyusunan Pengukuran Beban Kerja bertempat di Aula Rama-Shinta Kanreg III BKN pada tanggal 18-19 Juli 2011. Workshop yang dibuka oleh Kepala Kantor Regional III BKN, Drs. Kundarto, M.Si didampingi Kepala Biro Kepegawaian BKN Pusat, Anie Ratna Santoso, SH, M. Si diikuti 73 peserta yang berasal dari perwakilan bidang-bidang di lingkungan Kanreg III BKN.

Kabag Pengembangan Biro Kepegawaian BKN Pusat Memberikan Materi pada Workshop

Pengertian beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Pengukuran beban kerja diartikan sebagai suatu teknik untuk mendapatkan informasi tentang efisiensi dan efektivitas kerja suatu unit organisasi, atau pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan teknik analisis jabatan, teknik analisis beban kerja atau teknik manajemen lainnya. Lebih lanjut dikemukakan pula, bahwa pengukuran  beban kerja merupakan salah satu teknik manajemen untuk mendapatkan informasi  jabatan, melalui proses penelitian dan pengkajian yang dilakukan secara analisis. Informasi jabatan tersebut dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai alat untuk menyempurnakan aparatur baik di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumberdaya manusia.

Dalam workshop ini masing-masing bagian akan menampilkan analisa pengukuran beban kerja yang ada di unitnya untuk mendapatkan bimbingan dari tim pengembangan Biro Kepegawaian BKN Pusat. Analisa beban kerja ini sendiri bertujuan untuk mengetahui jumlah beban kerja yang ada jika dibandingkan dengan kemampuan rata-rata pegawai untuk melaksanakan tugas. Setelah beban kerja yang ada sudah diketahui maka selanjutnya akan didapatkan berapa perkiraan jumlah komposisi pegawai yang ideal pada masing-masing unit kerja. Hasil analisa ini juga akan dapat menghasilkan saran untuk mengatasi permasalahan yang ada. (Nyo)