Dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki pelayanan dibidang kepegawaian pegawai negeri sipil, Kantor Regional III BKN melaksanakan pelatihan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang berlangsung selama 2 hari dari hari Selasa tanggal 6 Desember sampai dengan Rabu tanggal 7 Desember 2011 yang pesertanya terdiri dari instansi vertikal wilayah kerja Kanreg III BKN. Acara dimulai dengan pembukaan dan sambutan oleh Kepala Kanreg III BKN dan turut hadir dalam acara tersebut adalah Direktur Pengolahan Data Kepegawaian BKN sekaligus narasumber.

_{Kepala Kanreg III BKN membuka pelatihan SAPK secara resmi}

Dalam sambutannya Kepala Kanreg III BKN mengatakan bahwa, program SAPK adalah untuk meningkatkan dan memperbaiki manajemen kepegawaian terutama data dalam pelayanan kepegawaian diantaranya adalah mutasi kepegawaian tertentu, penetapan NIP, Kenaikan Pangkat dan Pensiun.  Program ini memang sudah lama dibangun, namun baru awal tahun 2011 mulai penerapannya.  Selain dari itu Kepala Kanreg III BKN juga mengatakan bahwa segala sesuatu yang baru dimulai tentunya ada yang belum sempurna, oleh karena itu BKN harus bersinergi dengan instansi terkait agar tuntutan pemerintah dapat terpenuhi. Kepala Kanreg III BKN juga berharap bahwa apa yang disampaikan oleh narasumber dapat dikuasai sehingga dapat mempercepat pembangunan data dan meningkatkan pelayanan dibidang kepegawaian karena penerapan teknologi informasi sudah merupakan suatu keharusan.

Dalam memberikan materi Direktur Pengolahan Data Kepegawaian menyatakan bahwa sebagai salah satu filosofi dibangunnya SAPK yaitu PNS adalah unified, jadi PNS bukan lagi pegawai daerah atau instansi tertentu, namun PNS adalah pegawai Republik Indonesia sehingga tidak membedakan PNS mana saja, yang ada adalah PNS Indonesia. Selain dari itu beliau juga mengatakan bahwa reformasi birokrasi konotasinya adalah desentralisasi yaitu pembagian sedikit kewenangan dilimpahkan ke daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu perubahan harus dikelola dengan baik. Perubahan yang cepat baik dipusat maupun didaerah harus dikelola sebaik mungkin sehingga berdampak baik terhadap pengelolaan PNS. Berkenaan dengan tuntutan pemerintah terhadap pelayanan dibidang kepegawaian, BKN telah melakukan beberapa terobosan diantaranya :
•    Konversi NIP
•    SAPK
•    SKI
•    Sistem CAT untuk penerimaan pegawai dan pengangkatan dalam jabatan.
Berbagai kendala yang dihadapi BKN untuk memperoleh data yang akurat diantaranya adalah :
•    Setiap instansi baik pusat maupun daerah mempunyai sistem kepegawaian yang berbeda-beda.
•    Belum dilaksanakannya norma, standar dan prosedur yang sama.
•    Kesenjangan pengetahuan terhadap IT, dan lain-lain.
Oleh karena itu dibangun sistem aplikasi kepegawaian yang mampu menjawab semua tantangan-tantangan. (Jw)