Indonesian (ID)English (United Kingdom)

BAHAN WORKSHOP HRMS

AGENDA KEGIATAN

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

STATISTIK KUNJUNGAN

137736
Hari iniHari ini84
KemarinKemarin0
Minggu iniMinggu ini84
Bulan iniBulan ini1455
Sepanjang hariSepanjang hari137736
Statistik created: 2014-04-21T16:02:18+07:00
PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI MELALUI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
Monday, 25 March 2013 12:06

 

Acara Sosialisasi Peningkatan Kinerja Organisasi Melalui jabatan Fungsional Tertentu pada hari selasa tanggal 19 Maret 2013 yang bertempat di Grand Clarion Hotel dibuka oleh Wakil Kepala BKN, Bima Haria Wibisana dan Deputi Bidang Kinerja Bina Kinerja dan Perundang-Undangan, Drs.Kuspriyo Murdono, M.Si, Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar, Usman Gumanti, SH.M.Si, serta Direktur Jabatan Karier, Prastyono C.Yulianto, SH.M.Si dan Kepala BKD, Inspektorat se Wilayah Kerja Kantor Regional IV BKN Makassar

Wakil Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, saat membuka acara Sosialisasi didampingi Deputi Kindang,
Drs.Kuspriyo Murdono, M.Si,Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar, Usman Gumanti, SH.M.Si
serta Direktur Jabatan Karier, Prastyono C.Yulianto, SH.M.Si (19/3)

Menurut Wakil Kepala BKN bahwa apabila kita melihat falsafah aparatur negara maka sebetulnya setiap orang yang bekerja dalam birokrasi harus memiliki jabatan. Jabatan ini tentu kita definisikan sebagai suatu kewajiban atau tugas-tugasnya yang harus dikerjakan dalam mendapatkan tugas tersebut. Falsafah ini juga ditegaskan dalam RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) di mana RUU ASN ini merupakan inisiatif dari DPR dan sekarang dalam tahap akhir pembahasan di sidang Kabinet, dan mudah-mudahan dalam bulan April akan segera ditetapkan. Didalam RUU ASN ditegaskan bahwa dalam jabatan fungsional tertentu ini juga nantinya akan dibagi-bagi yaitu ada jabatan utama, madya dan muda. Visi Undang-undang ini sebetulnya apabila dia dibawah Eselon II berarti dia tidak dalam jabatan struktural, berarti dia dapat masuk dalam jabatan administrasi atau dalam jabatan fungsional, dan sekarang menurut Wakil Kepala BKN ada 119 jabatan fungsional tertentu dan ini akan terus dikembangkan untuk menangkap spesialisasi baru dalam birokrasi. Dan sekarang BKN akan menjadi Instansi Pembina ketiga jabatan fungsional dari 119 jabatan fungsional yang ada yaitu analis kepegawaian, assessor SDM aparatur dan auditor kepegwaian.

Lebih lanjut Bima Haria Wibisana menyatakan mengapa perlu banyak jabatan fungsional tertentu, karena kita ingin setiap orang itu memiliki spesifik khas dari tugas-tugas tertentu yang harus diangkat. Jadi kedepan kompetensinya akan menjadi spesifik dan tidak umum lagi. Sekarang ini kita masih memiliki banyak permasalahan dalam birokrasi untuk kepegawaian, kita masih mengalami ketidaktepatan dalam pendistribusian PNS baik secara kualitas maupun secara kuantitas, baik secara nasional maupun secara instansi. Misalnya guru yang jumlahnya berlebihan tapi dari distribusinya ada tempat-tempat yang sangat kekurangan guru, tetapi ada juga tempat yang sangat berlebihan ini dari segi kuantitas, sedangkan dari segi kualitas ada tempat-tempat yang tidak ada guru yang memiliki kualitas yang memadai, sedangkan ditempat lain sangat berlebihan. Selanjutnya ketidaktepatan kompetensi. Kompetensi yang diharapkan kepada masing-masing PNS itu tidak selalu tersedia sehingga pekerjaan itu dilakukan oleh orang yang bukan kompetensinya. Ketidaktepatan selanjutnya adalah ketidaktepatan prestasi, kinerja dan sekarang kita ingin mencoba sedikit memahami kesenjangan didalam birokrasi itu sendiri, dan tentunya yang pertama kita ingin lakukan adalah suatu pembinaan profesi, jadi kita ingin meningkatkan kompetensi seseorang sesuai apa yang dibutuhkan. Kalau kompetensinya meningkat, kita harapkan kinerjanya juga harus meningkat, tapi itu juga memerlukan suatu pembinaan budaya kerja agar supaya bila seseorang mempunyai kompetensi dia juga memiliki kinerja yang baik, dan mudah-mudahan karakternya, perilakunya juga akan menjadi lebih baik dalam hal pelayanan dan akan menjadi lebih ramah.

 

Peserta sosialisasi peningkatan kinerja organisasi melalui jabatan fungsional tertentu (19/3)

 

PENTINGNYA AUDITOR KEPEGAWAIAN

Dalam manajemen kepegawaian ini telah diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan juga Peraturan Kepala BKN yang sering kita sebut dalam bahasa jermannya “das sollen” ini yang perlu kita pedomani, informasi ini disampaikan oleh Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar, Usman Gumanti, SH.M.Si dalam sambutannya yang mengawali dalam acara Peningkatan Kinerja Organisasi Melalui Jabatan Fungsional Tertentu.

Selanjutnya Usman Gumanti menjelaskan bahwa di dalam melakukan implementasi manajemen PNS ini apakah “das sollen dan das seinnya” sama atau tidak, tetapi yang kami rasakan dan faktanya bahwa norma standar atau implementasi manajemen PNS itu masih belum sesuai dengan norma standar prosedur yang telah ditentukan, itu artinya “das sollen” tidak sama dengan “das seinnya”.

Kalau kita melihat fakta-fakta yang terjadi, maka pentingnya Auditor Kepegawaian untuk memastikan apakah implementasi manajemen PNS itu sudah sesuai atau tidak dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan kami sangat menyambut baik acara sosialisasi ini yaitu tentang jabatan fungsional tertentu, karena selama ini memang hanya dituangkan dalam suatu jabatan Struktural, ini juga akan menjadi pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan manajemen PNS, dan kita juga harapkan ada jabatan Assessor yaitu untuk menilai jabatan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan kemampuan kompetensi yang dibutuhkan oleh instansi, ini juga merupakan jabatan fungsional yang baru yang memang dibutuhkan di dalam Manajemen PNS,ujar Usman Gumanti, SH.M.Si. (etty & ABhe)