Indonesian (ID)English (United Kingdom)

BAHAN WORKSHOP HRMS

Agenda Kegiatan

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
WORKSHOP PENATAAN DAN PEMETAAN PEGAWAI

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Makassar –Humas, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengadakan Worshop Penataan dan Pemetaan Pegawai yang dilaksakan di Aula Mustopadidjaja PKP2A II Lan Makassar selama 6 hari (12 – 17 Dessember 2011).

Acara tersebut di buka secara langsung oleh Deputi Bidang PengendalianKepegawaian Bambang Chrisnadi, SH.M.Si. yang diikuti oleh 187 peserta dari Propinsi/Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan, setiap Propinsi/Kabupaten/Kota di wakili 7 peserta ( Unit Organisai Tata Laksana 2 orang, Badan Kepegawaian Daerah 2 orang, Dinas Kesehatan 1 Orang dan Dinas Pendidikan 2 orang, serta dari analis kepegawaian Kanreg IV BKN Makassar 12 orang) .Disamping menerima materi dari para narasumber, peserta juga mendapat pembekalan dari Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Prof. Dr. Eko Prosojo.

Dalam pembekalan dihadapan para peserta workshok Eko Prasojo mengungkapkan bahwa Tujuan diselenggarakan workshop tersebut adalah :  Memberikan pengertian, meningkatkan pemahaman peserta atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu kebijakan penundaan sementara penerimaan CPNS (moratorium penerimaan CPNS), Mendalami dan meningkatkan pemahaman tentang Penataan dan Pemetaan Kebutuhan Pegawai , Analisis Beban Kerja, dan Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS, serta Pedoman Evaluasi Jabatan, (PP 97 Tahun 2000 jo PP 54 Tahun 2003, Permen PAN-RB No 33 dan 34 Tahun 2011 serta peraturan pelaksanaannya).

Keadaan ini dilihat dari kondisi PNS saat dimana Struktur organisasi gemuk dan panjang (Eselon I sampai Eselon V), Distribusi PNS tidak proporsional dengan tugas fungsi organisasi pemerintah, Komposisi antara jabatan teknis dengan tenaga administratif belum proporsional, Sebagian besar Daerah Belanja Pegawainya dibanding Belanja Publik dalam APBD sudah di atas 50%, Missmatch antara kompetensi PNS dengan persyaratan yang dibutuhkan jabatan, Disparitas (kesenjangan) antara kebutuhan PNS dengan ketersediaan tenaga kerja di lapangan.

Memperhatikan kondisi tersebut maka dikeluarkanlah Peraturan Bersama tiga Menteri (MenPAN-RB, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan) tentang Penundaan Sementara Penerimaan CPNS mulai tanggal 1 September 2011 sampai Desember 2012.

Dalam kurun waktu tersebut masing-masing Pimpinan instansi wajib menghitung jumlah kebutuhan PNS melalui, Penataan dan Pemetaan Kebutuhan Pegawai dan analisis perhitungan beban kerja, Menyampaikan laporan hasil perhitungan jumlah kebutuhan pegawai kepada MenPAN-RB dengan tembusan kepada Kepala BKN, Menyampaikan uraian jabatan (job description), Menyampaikan hasil analisis beban kerja, Meyampaikan peta jabatan, Menyampaikan proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 tahun (2012-2016), Menyampaikan laporan tentang upaya redistribusi pegawai yang telah dilakukan.

Bagi Instansi Pusat dan Daerah yang belum selesai menghitung jumlah kebutuhan PNS dilarang mengembangkan/menambah organisasinya dan tidak diberikan alokasi tambahan formasi untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong dari pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.