Indonesian (ID)English (United Kingdom)

BAHAN WORKSHOP HRMS

Agenda Kegiatan

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
LAUNCHING PEMANFAATAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK) KAB.PANGKEP

 

Sesuai dengan Peraturan Kepala BKN No 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian digunakan untuk proses antara lain Pemberian Nomor Identitas PNS (NIP), Pemberian persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat PNS, Penetapan Keputusan pensiun PNS serta peremajaan data kepegawaian PNS dan  penggunaannya sudah dilakukan di Pemerintah Kab. Pangkep yang telah  diresmikan dan dihadiri oleh Bupati Kab.Pangkep, Wakil Bupati Pangkep serta Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar yang didampingi oleh Kepala Bidang INKA Drs. Sidik Kadarusman, Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012.

kanreg

sambutan Ka. Kanreg dalam launching SAPK Kab. Pangkajene Kepulauan

Dalam acara tersebut Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar, Usman Gumanti, SH.MH  berkesempatan menyampaikan sambutannya dan tak lupa memberikan ucapan selamat kepada Pemerintah Kab.Pangkep atas prestasi dan kemajuan untuk melakukan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)  secara On-Line, karena itu kami berikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kab.Pangkep, dan juga merupakan pemerintah daerah yang ke-6 yang telah lebih dahulu melakukan pemasangan Virtual Private Network (VPN) SAPK On-Line dari 24 Instansi Kab/Kota yang ada di Prop Sulawesi Selatan, dan ini yang kami harapkan, dan semoga kemajuan ini dapat diikuti oleh Instansi Kab/Kota lainnya. Karena seperti kita ketahui, dalam era seperti ini suka tidak suka, senang tidak senang pasti kita harus menggunakan Teknologi Informasi karena tidak ada pemerintah yang maju tanpa menggunakan teknologi informasi.

Lebih lanjut Kepala Kanreg IV BKN Makassar mengatakan bahwa dalam implementasi kepegawaian di dalam menggunakan SAPK ini tentu akan terwujudnya transparan, akuntabel, efektif dan efisien, dan apabila kita menggunakan pemanfaatan SAPK maka ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintahan tentang E-Government yaitu berkaitan dengan teknologi informasi dan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang ada di Indonesia.

Selain itu Kepala Kanreg IV BKN mengatakan UU No 43 Tahun 1999 yaitu tentang perubahan UU No 8 Tahun 1974 bahwa BKN menyelenggarakan kebijakan Manajemen Kepegawaian PNS, ini tentu berupa norma standard an prosedur yang ditetapkan baik itu di dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden dapat mengambil suatu kebijakan, karena itu diperlukan data kepegawaian secara akurat, untuk itu perlu dibangun system dan standar antara BKN dan unit pengelola kepegawaian baik yang ada di daerah dan di pusat.

bupati

Proses pengiriman data Kenaikan Pangkat oleh Bupati Pangkajene Kepulauan

Di bagian lain Bupati Kab Pangkep H.Syamsuddin.A.Hamid, SE dalam sambutannya sekaligus membuka secara resmi penggunaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian  (SAPK) ini mengatakan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepegawaian terhadap PNS perlu dilakukan perubahan-perubahan seperti yang telah disampaikan oleh bapak Kepala Kanreg IV BKN  Makassar tentang pemfaatan teknologi yang berbasis computer. Kita patut bersyukur bahwa pemerintah Kab.Pangkep telah berupaya membangun system ini yang secara On-Line anatara BKN Pusat, Kanreg IV BKN Makassar dan daerah dengan menggunakan jaringan telekomunikasi data ini. Dan dengan adanya system ini sangat membantu dalam mengambil keputusan dan proses Manajemen Kepegawaian. Dan Bapak Bupati juga mengatakan bahwa tidak perlu lagi membawa berkas berdos-dos ke Jakarta dan itu dapat mengefesienkan anggaran yang ada, dan juga dengan adanya sistem ini merupakan tuntutan bagian dari kesejahteraan PNS.