Indonesian (ID)English (United Kingdom)

Agenda Kegiatan

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
RAPAT VERIFIKASI DATA DAN VALIDASI HASIL PENGHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN PNS
Indeks Artikel
RAPAT VERIFIKASI DATA DAN VALIDASI HASIL PENGHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN PNS
Page 2
Page 3
Semua Halaman

RAPAT VERIFIKASI DATA DAN VALIDASI HASIL PENGHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN PNS

KAKANREG V BKN : Diharapkan dengan diselenggarakannya rapat verifikasi data dan validasi hasil penghitungan jumlah kebutuhan PNS, akan dihasilkan hasil penghitungan jumlah kebutuhan PNS pada instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang tepat dan siap untuk melaksanakan Penataan PNS pada lingkungan instansi masing-masing bersama dengan instansi terkait


Sebagai bentuk tindak lanjut dari implementasi Peraturan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Keuangan (Menkeu) yang ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Direktorat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi Badan Kepegawaian Negara beserta Kantor Regional (Kanreg V) BKN mengadakan Rapat Verifikasi Data dan Validasi Hasil Penghitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Se-Wilayah Kerja Kanreg V BKN pada 15-16 Mei 2012 bertempat di Ruang Rapat Utama Kanreg V BKN. Rapat tersebut dibuka dengan kata sambutan dari Wakil Kepala BKN yang dibacakan oleh Kepala Kantor Regional (Kakanreg) V BKN, N. Hasyim Hadisaputro, SH yang isinya menyatakan bahwa di dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Bersama Menpan & RB, Mendagri, dan Menkeu tersebut, ditegaskan bahwa dalam masa penundaan sementara penerimaan CPNS yakni sejak tanggal 31 September 2011 hingga 31 Desember 2012, setiap instansi Pemerintah, baik pusat maupun daerah, diwajibkan melakukan penghitungan jumlah kebutuhan PNS yang tepat berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja untuk melakukan penataan organisasi (rightsizing) dan penataan PNS dalam kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Selain itu, masing-masing instansi Pemerintah juga diwajibkan menyusun proyeksi kebutuhan PNS selama 5 tahun ke depan, yang pemenuhannya dilakukan secara berkesinambungan dengan sasaran prioritas per tahun yang jelas sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan hasilnya harus disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2012. Terkait dengan kewajiban penghitungan jumlah kebutuhan pegawai tersebut, maka BKN perlu melaksanakan verifikasi dan validasi hasil penghitungan jumlah kebutuhan PNS yang tepat pada instansi Pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Hasil dari penghitungan jumlah kebutuhan PNS tersebut akan digunakan untuk perumusan kebijakan terkait, khususnya yang berkenaan dengan jumlah, kualitas, distribusi, komposisi, dan belanja pegawai, baik dalam APBD maupun APBN secara nasional. Diharapkan dengan diselenggarakannya kegiatan verifikasi dan validasi hasil penghitungan jumlah kebutuhan PNS ini, akan dihasilkan hasil penghitungan jumlah kebutuhan PNS pada instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang tepat dan siap untuk melaksanakan Penataan PNS pada lingkungan instansi masing-masing bersama dengan instansi terkait. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan agar memperhatikan beberapa hal di bawah ini :

  1. Penghitungan kebutuhan PNS yang tepat untuk instansi Pusat dan Daerah merupakan critical step untuk melakukan penataan kepegawaian yang merupakan area perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, keseluruhan prosesnya harus dilaksanakan secara profesional, berintegritas, jujur, dan akuntabel, sehingga hasil yang diperoleh dapat sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing instansi.
  2. Hasil penghitungan kebutuhan PNS yang tepat akan menentukan efisiensi penggunaan anggaran, sehingga dari hasil kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh jabatan-jabatan dan bisang-bidang apa saja di instansi masing-masing yang memiliki kelebihan maupun kekurangan pegawai, sehingga arah pemenuhannya, baik melalui perpindahan antar instansi maupun melalui pengadaan pegawai akan lebih tepat. Dengan demikian maka penggunaan anggaran untuk belanja pegawai akan lebih efektif dan efisien serta kinerja PNS akan lebih meningkat karena pemenuhan PNS yang tepat sasaran.


Para peserta memperhatikan pengarahan narasumber dan tim teknis dari Direktorat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi BKN


Rapat yang diikuti oleh seluruh wakil dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pada Propinsi DKI Jakarta, Lampung dan Kalimantan Barat ini, mengundang narasumber dari Direktorat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi BKN, Ida Ayu Rai Sri Dewi, SH, M.Si selaku Direktur Perencanaan Kepegawaian dan Formasi BKN. Dalam pengarahannya, ia menyatakan bahwa Kanreg V BKN Jakarta merupakan kantor regional ke-3 yang telah melaksanakan verifikasi data dan validasi hasil penghitungan jumlah kebutuhan pegawai pada wilayah kerjanya. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa apabila hasil penghitungan tersebut telah ditetapkan harap segera disampaikan ke BKN dalam bentuk angka yang nantinya akan menjadi pedoman untuk membuat peta jabatan. Rapat kemudian dilanjutkan dengan kegiatan teknis verifikasi data yang dipimpin oleh tim teknis dari Direktorat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi BKN terdiri dari Kasubdit Perencanaan Pengembangan PNS, Badi Mulyono; Kasi Perencanaan Formasi Pegawai Susilowati, serta dua orang stafnya, Adie Fauzan dan M.Efni Surayadi. (ast)