Indonesian (ID)English (United Kingdom)

Agenda Kegiatan

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
DIKLAT ANALIS KEPEGAWAIAN KEAHLIAN SE-WILAYAH KERJA KANREG V BKN Deputi Kindang BKN : “Analis Kepegawaian merupakan ujung tombak manajemen kepegawaian”
Indeks Artikel
DIKLAT ANALIS KEPEGAWAIAN KEAHLIAN SE-WILAYAH KERJA KANREG V BKN Deputi Kindang BKN : “Analis Kepegawaian merupakan ujung tombak manajemen kepegawaian”
Page 2
Page 3
Semua Halaman

 

Pengarahan Deputi Kindang BKN dalam Pembukaan Diklat Analis Kepegawaian Keahlian Se-Wilayah Kerja Kanreg V BKN

Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara (Kanreg V BKN) Jakarta bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan Jabatan Analis Kepegawaian (Binjak) BKN serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BKN mengadakan Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Keahlian Se-Wilayah Kerja Kanreg V BKN Jakarta pada hari Selasa, (19/02/2013) – Sabtu, (02/03/2013) bertempat di Hotel @Hom Tambun. Diklat yang dibuka dengan laporan dari Kepala Kantor Regional (Kakanreg) V BKN, Wiritno, SH ini diikuti oleh 40 orang peserta yang terdiri dari 3 Propinsi di wilayah kerja Kanreg V BKN Jakarta yaitu Propinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Propinsi Lampung, Propinsi Kalimantan Barat serta BKN dan Kanreg V BKN. Dalam laporannya, Kakanreg V BKN menjelaskan bahwa tujuan dari diklat ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keahlian, maupun ketrampilan dalam melaksanakan tugas sebagai analis kepegawaian; untuk menciptakan analis handal dan kompeten di unitnya masing-masing;  menciptakan analis kepegawaian sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa, dengan sasaran analis memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan yang  diperlukan dalam jabatan fungsional analis kepegawaian. Mengakhiri laporannya, Kakanreg berpesan agar para peserta diklat analis kepegawaian keahlian angkatan I Kanreg V BKN ini membuat paguyuban sebagai alat untuk memudahkan komunikasi dan menyampaikan informasi penting terkait kepegawaian.

Setelah mendengarkan laporan Kakanreg V BKN, pembukaan diklat analis kepegawaian diteruskan dengan mendengarkan arahan dari Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan (Kindang) BKN, Drs. S. KuspriyoMurdono, M.Si. Deputi Kindang BKN berpesan bahwa “Analis Kepegawaian merupakan ujung tombak manajemen kepegawaian”,  sehingga seorang analis kepegawaian terutama analis kepegawaian ahli seharusnya memiliki banyak informasi baru dan pengetahuan yang penting terkait kepegawaian, seperti informasi seputar :

  • Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN)

RUU ASN merupakan Undang-undang Inisiatif DPR dan mengatur tentang manajemen kepegawaian yang menyangkut masalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap yang diganti dengan istilah Pegawai Pemerintah yang diangkat dengan Perjanjian Kerja (P3K), serta Komisi ASN yang berfungsi dalam hal rekruitmen serta profesi PNS (kode etik, forum). Di dalam RUU ASN, juga disebutkan bahwa terdapat tiga jenis jabatan, yakni : jabatan administrasi (pelaksana, pengawas, dan administrator); pimpinan tinggi (sebutan untuk jabatan eselon II ke atas); serta jabatan fungsional. Komisi ASN berwenang mengangkat jabatan pimpinan tinggi. Rekruitmen CPNS juga rencananya dilakukan oleh konsorsium melalui alat bantu komputer, yang dikenal dengan istilah CAT (Computer Assisted Test). Selain itu, diklat prajabatan juga direncanakan menjadi 1 tahun yang terdiri atas magang dan pendidikan di kelas. Pengembangan karir PNS juga dijamin melalui diklat yang didasarkan pada Analisis Kebutuhan Diklat. Indeks Kebutuhan Diklat minimal sebesar 10 % dari jam kerja efektif. Reward juga diberikan kepada PNS berupa bonus dan pengembangan karir. Sedangkan sanksi yang dulunya hanya bersifat administratif, nantinya ada yang sifatnya perdata dan ada yang sifatnya pidana. Masalah pensiun juga mengarah pada fully funded, serta direncanakan juga PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) di daerah berasal dari pejabat karir tertinggi di daerah, walaupun hal ini masih ada yang pro dan kontra di DPR. Dalam UU no.37 tahun 2008, disebutkan pula kelalaian itu bagian dari maladministrasi dan dapat dituntut sesuai dengan UU no.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

 


 

  • PP No.46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS

Berdasarkan PP ini, maka mulai Januari 2014 DP3 sudah tidak dipergunakan lagi dan diganti dengan SKP (Sasaran Kerja Pegawai). Penilaian kinerja didasarkan pada capaian SKP sebesar 60 % dan prilaku (aspek pelayanan, komitmen, disiplin, kerja sama, kepemimpinan) sebesar 40 %

Penyematan tanda peserta secara simbolis sebagai tanda dibukanya diklat analis kepegawaian keahlian Se-Wilayah Kerja Kanreg V BKN

  • PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Berdasarkan PP ini, bagi PNS yang capaian SKP-nya < 25% akan mendapat hukuman disiplin berat. Capaian SKP ini tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas, namun juga dari sisi kualitas, waktu dan biaya.
  • PP No 56 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS. Dalam PP ini juga dijelaskan mengenai Tenaga Honorer Kategori I dan Tenaga Honorer Kategori II.

 

Setelah pengarahan dari Deputi Kindang BKN, diklat analis kepegawaian angkatan I Kanreg V BKN resmi dibuka dengan penyematan tanda peserta secara simbolis. Sebelum melakukan pre test dengan menggunakan sistem CAT, para peserta diberi dua materi terlebih dahulu yang diisi oleh Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian BKN, Dr. Djoko Sutrisno, M.Si (dengan materi ‘Kebijakan Pengembangan PNS Berbasis Kompetensi’) dan Direktur Binjak BKN, Istati Atidah, SH ( dengan materi ‘Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Karier PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian’). Setelah itu, para peserta diberikan materi yang terdiri dari : Dinamika Kelompok (oleh Drs. Suparjiyanta); Budaya Kerja Kepegawaian; dan Perencanaan dan Pengembangan Diklat (oleh Aris Mutoyo, SH); Pengembangan Jiwa Korsa dan Kode Etik PNS (oleh Harun Arsyad, SH, MH); Perencanaan Kepegawaian dan Penataan Pegawai (oleh Direktur Perencanaan Kepegawaian dan Formasi BKN, Ida Ayu Rai Sri Dewi, SH, M.Si); Pengangkatan PNS dalam Jabatan (oleh Kasi Bimtek I Kanreg V BKN, Suhenda); Mutasi dan Status Kepegawaian (oleh Kabid Status Kepegawaian dan Pensiun Kanreg V BKN, Jamalludin Malik, SH, M.Si);

 


 

Para peserta diklat analis kepegawaian mengikuti ujian diklat analis  kepegawaian dengan menggunakan system CAT (Computer Assisted Test)

Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (oleh Kabid Bimtek BKN, Drs. Ghozali Amirsyah, M.Si); Penyusunan Analis Jabatan (oleh Direktur Standar Kompetensi Jabatan, Yudiyitno, MA); Kompensasi; dan Pelayanan Prima (oleh Satia Supardy, SH, M.Pd); Pengembangan Karir PNS (oleh Direktur Jabatan Karir BKN, Prastyono Catur Yulianto, SH, M.Si); Penerapan Disiplin PNS dan Upaya Banding Administrasi (oleh Asisten Sekretaris BAPEK, Joko Subakti,S.Sos); Pengendalian Kepegawaian (oleh Inspektur BKN, Gede Putra Suastika, SH, M.Si); Sistem Informasi Kepegawaian (oleh Kasi Penyajian dan Pertukaran Informasi Kanreg V BKN, Suharyati, S.Kom); Pengembangan Karir Jabfung Analis Kepegawaian; Pembuatan Karya Tulis/Ilmiah di Bidang Manajemen PNS; dan Juknis Analis Kepegawaian (oleh Drs. R. Angka Soesetijo W, MM); Gratifikasi dan Pemberantasan Korupsi oleh Tim KPK; Narkotika dan Pencegahannya oleh Tim BNN; Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Analis Kepegawaian; dan Simulasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Analis Kepegawaian (oleh Tim Binjak BKN); Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Analis Kepegawaian (oleh Wardi, SH); Pensiun Pejabat Negara dan PNS (oleh Kakanreg V BKN, Wiritno, SH); Rekruitmen dan Pengadaan Pegawai (oleh Haryomo Dwi Putranto, M.Hum); serta Penilaian Kinerja (oleh Yulianus Lakburlawal).

 

Lebih kurang sepuluh hari menerima materi, para peserta mengakhiri diklat dengan mengikuti ujian diklat analis kepegawaian dengan menggunakan sistem CAT yang hasilnya dapat diperoleh secara langsung yaitu:

Terbaik I                : Robi Suliska Sobri, M.IP (dari Pemkot Bandar Lampung)

Terbaik II               : Olansons, S.Sos (dari Pemprov DKI Jakarta)

Terbaik III              : Paryono, S.Sos ( dari Pemkab Pringsewu)

Terbaik IV              : Sepjan Rita Ira Netty, S.Sos (dari Pemprov DKI Jakarta)

Terbaik V               : Dian Purnama Ningrum, S.Sos ( dari Pemprov DKI Jakarta)

 

Diklat Analis Kepegawaian Keahlian Se-Wilayah Kerja Kanreg V BKN ini kemudian ditutup dengan penyerahan sertifikat diklat analis kepegawaian keahlian serta pelepasan tanda peserta secara simbolis yang diikuti oleh seluruh peserta. (ast)