Indonesian (ID)English (United Kingdom)

AGENDA KEGIATAN

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Arsip Konsultasi
Nama:
Kategori:

Nama: Patra Awansyah
Unit Kerja/Instansi: SDN 9 Tj.Sakti Pumu
Tanggal Kirim: Tuesday, 16 September 2008
Pertanyaan/Jawaban:

Saya mau menanyakan tentang izin belajar untuk yang kuliah jarak jauh. saya kuliah S1 di UMB CAB.MANNA (BENGKULU SELATAN) dioktober 2008 ini sudah hampir menyusun skripsi. Yang menjadi duduk persoalan bagi saya dan teman-teman: 1.Apakah benar perkuliahan kami tidak lagi diakui?Jika benar,artinya percuma dong ya kami buang2 uang,banting tulang buat biaya kuliah yg tidak diakui. 2.Teman saya sudah mengusulkn ijin belajar diBKD Lahat,tapi nyatanya dipersulit dengan alasan kuliah kami tidak diakui,karena sudah lewat Provinsi,lain itu ijin belajar kami bisa keluar tapi tidak menuntut penyesuaian info BKD,,Wuaah gawat dong.... Lalu bagaimana dengan mereka yg ambil gelar S2,MMBa,dll. Mereka kn sekolahnya tidak didalam provinsi.Mohon pak konfirmasinya,,,terimakasih. Jawaban redaksi : 1. Berdasarkan Surat Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 595/d5.I/t/2007 tanggal 7 Februari 2007 perihal Kelas Jauh dinyatakan bahwa Dirjen Dikti sejak Tahun 1997 telah melarang penyelenggaraan pendidikan model kelas jauh dan kelas sabtu-minggu, dan menetapkan bahwa ijazah yang dikeluarkan tidak sah dan tidak dapat dipergunakan terhadap pengangkatan maupun pembinaan jenjang karier / pernyataraan bagi PNS. 2. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 24 Mei 2004, Ketentuan Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar kepada PNS sebagai berikut : Ketentuan Pemberian Tugas Belajar : a. PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai PNS dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS. b. Setiap unsure penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik. c. Tidak sedang menjalanihukuman didiplin tingkat sedang atau berat d. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS e. Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi f. Usia maksimum 25 tahun untuk Program Diploma III dan Program Strata 1 (S1), 37 tahun untuk Program Strata II (S2) atau setara, dan 40 tahun untuk program Starata III (S3) atau setara. g. Biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah, Pemerintah Negara lain, Badan Internasional, atau Badan Swasta Dala Negeri maupun Dalam Negeri. h. Program pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi pendidikan. i. Dalam memberikan tugas belajar, setiap instansi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya. j. Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan. Ketentuan Pemberian Izin Belajar, disebutkan : a. Pegawai Negeri Sipil sudah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil b. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat d. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS e. Bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan f. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan g. Program pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi pendidikan h. Pendidikan diikuti diluar jam kerja dan tidak menggangu pekerjaan/tugas sehari-hari i. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan. 3. Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor : 595/d5.I/t/2007 tanggal 7 Februari 2007 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 24 Mei 2004 maka penolakan permohonan izin belajar tersebut dari BKD Lahat telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.


Nama: AMIRUDDIN,S.Ag
Unit Kerja/Instansi: PEMERINTAH
Tanggal Kirim: Sunday, 14 September 2008
Pertanyaan/Jawaban:

Ass,menurut janji dari Bapak Kanwil Depag Jambi bahwasanya Insya Allah SK CPNS yang termasuk Carry Over akan Kelar pada bulan Agustus 2008,tapi sekarang sudah September belum juga ada kepastian yang kami terima,kapan sesungguhnya SK itu akan dikeluarkan...?padahal kami ini lulus pada tahun 2006 untuk formasi 2005,kami sudah capek menunggu pak...Thankyou


Nama: Dra.Baiyah
Unit Kerja/Instansi: PEMERINTAH
Tanggal Kirim: Sunday, 14 September 2008
Pertanyaan/Jawaban:

Kapan SK Honorer Depag Provinsi Jambi yang Cary Over dikeluarkan? Dan masih adakah secercah harapan akan dikeluarkan,sebab saya sudah lama menunggu dari tahun 2006


Nama: AMIRUDDIN,S.Ag
Unit Kerja/Instansi: PEMERINTAH
Tanggal Kirim: Sunday, 14 September 2008
Pertanyaan/Jawaban:

Saya salah satu honorer Depag Jambi yang lulus tes CPNS Thn 2006 untuk formasi 2005,tapi sampai sekarang SK belum keluar,apa masih ada kemungkinan akan keluar? Jawaban redaksi : Untuk lebih jelasnya Saudara dapat menghubungi http://www.bkn.go.id klik layanan konsultasi lalu klik formasi