Indonesian (ID)English (United Kingdom)

AGENDA KEGIATAN

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Arsip Konsultasi
Nama:
Kategori:

Nama: ibnu suzano
Unit Kerja/Instansi: pemprov babel
Tanggal Kirim: Thursday, 24 May 2007
Pertanyaan/Jawaban:

kasus : PNS Pemprov usia 53 th Pangkat/Gol Pembina TK. I (IV/b) diberhentikan dengan "Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri". Timbulnya Keputusan tersebut karena PNS yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara Bersama-sama dan telah dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun. Pertanyaan : 1. Apakah PNS tersebut mendapat Hak-hak kepegawaian seperti Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian ? 2. Jika PNS tersebut mendapat pensiun, apa persyaratan pensiun sama dengan persyaratan pensiun secara alami ? 3. Siapa yang menetapkan SK Pensiunnya ? 4. Tindak pidana seperti apa yang PNS tidak mendapat hak-hak kepegawaian ? Jawaban Redaksi: 1.Kepada PNS tersebut mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, apabila PNS tersebut diberhentikan dengan hormat pada saat pemberhentiannya telah mencapai usia 50 tahun dan memiliki masa kerja 20 tahun diberikan pensiun. Yang bersangkutan tidak dapat keniakan pangkat pengabdian karena pada saat berhenti belum mencapai batas usia pensiun (56 tahun). 2.Mengenai persyaratannya sama dengan berhenti mencapai batas usia pensiun, tetapi harus ada surat permohonan dari yang bersangkutan dan pimpinan unit kerjanya. 3.Yang menetapkan Surat Keputusan Pensiun yaitu Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi. 4.Seorang PNS tidak mendapat hak-hak kepegawaian yaitu apabila melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatannya.


Nama: Loly Nurfianto
Unit Kerja/Instansi: Setda Prov Bengkulu
Tanggal Kirim: Thursday, 24 May 2007
Pertanyaan/Jawaban:

Jika Pegawai Negeri melakukan perselingkuhan apakah ada peraturan yang menyatakan bahwa pegawai tersebut dapat diberhentikan dan bagaimana jika pegawai tersebut masih dalam status Capeg apakah ada peraturan yang dapat membatalkan pengangkatan ybs menjadi PNS.mohon informasi lebih lanjut dan diharapkan dalam waktu yang dekat,terima kasih


Nama: A. Faisol Andayasa. AR
Unit Kerja/Instansi: BAPEDALDA
Tanggal Kirim: Wednesday, 23 May 2007
Pertanyaan/Jawaban:

DIMUBA PEGAWAI GOL. III/C MASA KERJA 5 TAHUN BISA MENJABAT ESELON II SEMENTARA BANYAK YG PANGLATNYA LEBIH TINGGI DAN BASIS PENDIDIKANNYA LEBIH TINGGI BAGAIMANA NASIB PEGAWAI YANG BERADA DI MUBA BILAQ KESENAMGAM DAN KEDIKTATORAN BIROKRASI MASIH BERLAKU Jawaban Redaksi: Pada pasal 5 PP 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP 13 Tahun 2002 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural dinyatakan bahwa persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Struktural adalah: 1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil; 2. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan; 3. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan; 4. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 5. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; 6. Sehat jasmani dan rohani; Pada pasal 6 PP tersebut juga dinyatakan bahwa hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah: 1. Faktor senioritas dalam kepangkatan; 2. Usia; 3. Pendidikan dan pelatihan jabatan; 4. Pengalaman yang dimiliki.


Nama: Biro Kepegawaian Setda Prov. Bengku
Unit Kerja/Instansi: Setda Provinsi Bengkulu
Tanggal Kirim: Tuesday, 22 May 2007
Pertanyaan/Jawaban:

SK Pensiun an.Hasan Raumbu NIP.450000666 Karpeg No.B.257599 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) hilang.Mohon diterbitkan Petikan ke-II SK. Pensiun yang bersangkutan.sedangkan sk pensiun tersebut dikeluarkan tahun 1987 dan pejabat yang menandatangani sudah pensiun,apakah dibenarkan/dibolehkan petikan tersebut ditandatangani oleh pejabat yang sekarang? (Mohon format petikan dimaksud). Mohon bantuan dan informasinya lebih lanjut dan secepatnya,terima kasih.... Jawaban Redaksi: Mengenai petikan ke-II surat keputusan pensiun harus diterbitkan oleh instansi yang mengeluarkannya dan bentuknya sama dengan surat keputusan pensiun yang hilang tersebut, mengenai penanda tanganannya dapat dilakukan oleh pejabat yang sekarang.