Indonesian (ID)English (United Kingdom)

Agenda Kegiatan

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Arsip Konsultasi
Nama:
Kategori:

Nama: Biro Kepegawaian
Unit Kerja/Instansi: Setda Prov Bengkulu
Tanggal Kirim: Selasa, 21 Oktober 2008
Pertanyaan/Jawaban:

Yth. Pengelola situs bkn. Bagaimana status PNS baik pejabat struktural, fungsional maupun staf kaitannya dalam penerapan PP 41 Tahun 2007? Jawaban redaksi : 1. Dalam surat Kepala BKN No : K.26-30/V.68-10/99 tanggal 13 Juni 2008 angka tiga disebutkan : a. Tidak perlu dilakukan pelantikan, apabila nama jabatan dan tugas pokok dan fungsi jabatan tidak berubah. b. Dilakukan pelantikan, apabila : 1) nama jabatan berubah sedangkan tugas pokok dan fungsi jabatan tidak berubah 2) Nama jabatan tidak berubah sedangkan tugas pokok dan fungsi jabatan berubah, atau 3) Nama jabatan dan tugas pokok dan fungsi jabatan berubah. 2. Dalam lampiran I Keputusan Kepala BKN No : 13 tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 angka II huruf B, angka 4, huruf a disebutkan : Dalam setiap keputusan tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak lampiran I.a. Berdasarkan ketentuan tersebut maka keputusan pengangkatan dalam jabatan dibuat menurut contoh anak lampiran I.a Keputusan Kepala BKN no. 13 tahin 2002 dengan mencantum jabatan lama ( Kepala Dinas Pendidikan Nasional ) dan jabatan baru (Kepala Dinas Pendidikan) sedangkan untuk jabatan fungsional dan staf tidak perlu dibuat keputusan baru karena PP No 41 tahun 2007 hanya mengatur jabatan struktural.


Nama: Muhd. Kafrawi, S.Pt
Unit Kerja/Instansi: Dirjen Peternakan Jakarta
Tanggal Kirim: Senin, 20 Oktober 2008
Pertanyaan/Jawaban:

Bagaimana prosedur mutasi tugas dari Dirjen Peternakan ke Pemda Kab. Kerinci Prov. Jambi.?. Saya sudah ngajukan permohonan pindah tugas ke Kab. Kerinci dan permohonan saya sudah dibalas dan saya diterima di Kab. Kerinci. Sementara dari Pusat (biro kepegawaian DEPTAN)sudah dikeluarkan surat persetujuan dilepas, Gimana selanjutnya ? Jawaban redaksi : Berdasarkan Keputusan Kepala BKN nomor 13 tahun 2003 Prosedur Perpindahan Antar Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut : - Adanya surat persetujuan dari instansi induk yang ditujukan pada instansi yang dituju. - Adanya surat persetujuan dari instansi yang dituju kepada instansi induk. - Instansi yang dituju mengusulkan ke BKN / Kanreg BKN untuk ditetapkan surat keputusan pindah instansinya dengan melampirkan kedua surat persetujuan tersebut dan foto copy sah SK pangkat terakhir.


Nama: Agus
Unit Kerja/Instansi: pemda oku selatan
Tanggal Kirim: Senin, 20 Oktober 2008
Pertanyaan/Jawaban:

Assalamu'alaikum wr. wb Pak minta tolong kirimkan lewat e-mail daftar nama-nama pegawai honorer dan bidan ptt untuk daerah oku selatan yg bakal diangkat. Jawaban redaksi : 1. Tenaga honorer yang namanya tercantum dalam database tenaga honorer BKN dapat saudara lihat pada Website BKN dengan alamat : http://www.bkn.go.i d/honda/daerah/ Pilih Propinsi ---> Pilih Kabupaten ---> Pilih Jenis Tenaga Honor (Tenaga Pendidik, Tenaga Kesehatan, dll) 2. Daftar nominatif tenaga honorer yang dapat diusulkan untuk mengisi formasi tahun 2008 telah disampaikan Kepala BKN kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah tanggal 19 Agustus 2008 untuk diumumkan.


Nama: dr. Afifa Ramadanti
Unit Kerja/Instansi: depkes
Tanggal Kirim: Senin, 20 Oktober 2008
Pertanyaan/Jawaban:

saya masih berstatus CPNS selama 5 tahun, bagaimana caranya supaya dapat menjadi PNS Jawaban redaksi : Bagi CPNS yang lebih dari 2 tahun maka : 1. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. 2. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. 3. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menyampaikan : a. Usul pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. b. Permintaan pertimbangan teknis pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. 4. Usul pengangkatan/permintaan pertimbangan teknis harus menyebutkan secara rinci dan jelas alasan keterlambatan pengangkatan yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil, dengan melampirkan : a. Surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil; b. Foto copy sah Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan; c. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Penguji Tersendiri / Tim Penguji Kesehatan; d. Daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir; e. Surat pernyataan melaksanakan tugas/surat penugasan; dan f. Pas foto hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar untuk penetapan KARPEG bagi Pegawai Negeri Sipil.