Indonesian (ID)English (United Kingdom)

info mobile

Agenda Kegiatan

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
SAPK MEMPERMUDAH PENGELOLA KEPEGAWAIAN

KANTOR Regional VIII BKN Banjarmasin kembali menggelar rapat koordinasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) berbasis web untuk instansi vertikal se-wilayah kerja (Kalsel, Kaltim, Kalteng) pada tanggal 28-29 November 2011.

 

 

Rakor yang diikuti 109 peserta dari 55 instansi vertikal ini bertujuan untuk membekali secara khusus pengelola kepegawaian instansi vertikal di wilayah kerja Kanreg VIII BKN, agar menjadi seragam dan sama saat aplikasinya.

 

 

Program SAPK berbasis web ini diberlakukan sejak 25 Juli 2011, sehingga kenaikan pangkat Oktober 2011 kemarin sudah menggunakan program ini. Mungkin sebagian instansi vertikal di daerah sudah ada yang pernah diundang oleh BKN pusat untuk mengikuti arahan dan pedoman penggunaan SAPK. Namun ternyata masih ada instansi vertikal di daerah yang meminta pelatihan kembali. Itulah kalimat pertama yang dilontarkan Kepala Kantor Regional VIII BKN, I Nengah Priadi, SH, M.Si.

 

Dalam setiap pertemuan Kepala Kanreg VIII BKN selalu mewanti-wanti para pengelola kepegawaian agar tidak membiarkan PNSnya mengurus sendiri ke BKN. Mengapa? Karena selain merugikan individu PNSnya sendiri, juga merugikan instansi tersebut. Untuk mengurusi hal seperti itu memerlukan waktu yang lumayan lama, sehingga dapat dipastikan jika PNS tersebut mengurus sendiri maka dia akan ijin meninggalkan kantor, secara otomatis dia juga akan meninggalkan pekerjaannya yang mengakibatkan pelayanan masyarakat akan terbengkalai. Hal inilah yang memicu masyarakat marah dan kecewa terhadap pelayanan PNS dan berimbas terhadap citra PNS yang menjadi jelek.

 

“Jangan biarkan pegawai mengurus sendiri, biarkan PNSnya tetap fokus dan konsentrasi bekerja, kasihan kalau mereka harus mengurus sendiri karena memakan waktu dan tenaga serta harus mengeluarkan ekstra biaya untuk perjalanan. Petugas yang mengurusi urusan administratif kepegawaian itu adalah pengelola kepegawaian, karena itu tupoksinya. Jika sampai pegawai sendiri yang mengurus ini menandakan pengelola kepegawaian kurang berjalan dengan baik.” Ujar Kakanreg menegaskan. (diah)