Indonesian (ID)English (United Kingdom)

info mobile

Agenda Kegiatan

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
PEMBAHARUAN DALAM MEMBERIKAN PENILAIAN PEGAWAI

DARI PELATIHAN PENYUSUNAN & PENILAIAN  SASARAN KERJA PEGAWAI

Direktorat Rekrutmen dan Kinerja Pegawai BKN Pusat menyelenggarakan Pelatihan Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Pelatihan ini diikuti peserta dari 44 BKD Prov/Kab/ Kota se-wilayah kerja Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, I Nengah Priadi, SH, M.Si membuka dan menutup acara yang berlangsung selama 2 hari, 4-5 Juni 2012 di Hotel Nasa Banjarmasin.

 

Dalam sambutannya, beliau menyatakan bahwa PP.10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil secara substansi sudah banyak yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai atau yang dikenal dengan DP3 sudah tidak sesuai dengan jalannya reformasi birokrasi yang menekankan pada kinerja. Oleh karena itu PP 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS menjadi peraturan baru yang diharapkan mampu memberikan penilaian yang objektif dan terukur untuk setiap pegawai.

 

Materi pelatihan dijelaskan langsung oleh Direktur Rekrutmen dan Kinerja Pegawai BKN, Drs. Purwanto, MM. Beliau menceritakan historis kelahiran peraturan ini, yang ternyata tidak serta merta keluar namun telah mulai diramu sejak tahun 2001, dan juga sudah mulai disosialisasikan sejak tahun 2005. Peraturan ini lahir karena tuntutan lingkungan strategis, pada peraturan lama sudah banyak yang tidak relevan, untuk membuktikan hal tersebut maka dilakukan kajian eksisting dan mendengarkan pendapat para akademisi dan pakar teori-teori sektor publik, serta melihat contoh dari negara-negara lain dalam hal penilaian sektor publik. Setelah dilakukan kajian empiris maka didapat 35% peraturan yang lama masih layak digunakan secara regulasi, namun secara implementasi 65% perlu perubahan. Seharusnya setiap kegiatan PNS dapat diukur dan berhubungan dengan tupoksinya.

 

“Pembinaan PNS saat ini lebih ditekankan kepada prestasi kerja landasannya adalah pasal 12 dan pasal 20 UU 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dalam RUU ASN lebih tegas lagi dalam pembinaan prestasi PNS,  pasal 20 untuk usul Kenaikan Pangkat dilakukan penilaian prestasi kerja, SKP sebagai pengganti DP3 bersumber pada pasal 20.” Tutur Bapak Purwanto

Penilaian prestasi kerja PNS berdasarkan prinsip : Objektif, Terukur, Akuntabel, Partisipatif, keterlibatan dalam penyusunan tersebut, ketika kita dilibatkan dalam penyusunan maka kita akan merasa memiliki hal tersebut. Transparan, siapapun yang menilai maka akan memiliki jawaban yang sama, misalnya kita membuat target dalam satu tahun adalah 10, namun hanya tercapai 5, maka semua orang akan bisa menyimpulkan pegawai tersebut hanya bekerja 50%.

Dalam pelatihan ini selain diberikan materi rumus penilaian capaian SKP, para peserta juga mendapatkan panduan praktik langsung belajar membuat SKP, kemudian presentasi oleh satu perwakilan peserta. Para peserta diharapkan menjadi duta pemerintah sebagai narasumber di daerah masing-masing, agar lebih memudahkan sosialisasi peraturan baru ini. (diah)