Indonesian (ID)English (United Kingdom)

info mobile

Agenda Kegiatan

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
APLIKASI TENAGA HONORER KATEGORI II

Penyerahan program aplikasi untuk tenaga honorer kategori II telah dilaksanakan oleh Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin pada tanggal 7 Maret 2013 lalu. Hal tersebut diadakan dalam rapat koordinasi yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam mengelola data kepegawaian serta yang berkaitan nam-nama  jabatan untuk tenaga honorer kategori II.



Dibuka oleh Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara, I Nengah Priadi, SH, M.Si (mantan Kepala Kanreg VIII BKN Banjarmasin) sekaligus penyerahan secara simbolis program aplikasi untuk tenaga honorer kategori II. Acara ini diikuti 88 peserta dari 40 BKD se-wilayah kerja Kanreg VIII BKN Banjarmasin. Pada awalnya nama untuk jabatan tenaga honorer kategori II hanya ada 95 jabatan, kemudian nomor ke-96 adalah jabatan lainya. Oleh Kemenpan-RB nomor 96 itu minta dijabarkan sehingga menjadi lebih dari 1000 jabatan.

Pada sambutannya I Nengah Priadi juga memberikan contoh daerah yang anggaran belanja pegawainya ideal yakni Kota Balikpapan yang hanya menggunakan APBD sebesar 30%, sehingga pada tahun 2012 kemarin Pemerintah kota Balikpapan mendapatkan formasi CPNS oleh Kemenpan-RB, kemudian Kota Bontang yang juga di Kalimantan Timur menjadi contoh daerah yang tenaga honorernya benar-benar tercecer karena hanya 1 (satu) orang tenaga honorer yang belum terangkat menjadi CPNS. Berbeda dengan daerah yang lain yang ada mencapai hingga ratusan.

Pada kegiatan ini diterangkan pula tentang kendala-kendala updating (pembaharuan) data kepegawaian. Mayoritas alasan-alasan yang dikemukakan BKD adalah belum mendapat Jaringan / akses internet untuk koneksi dengan program SAPK, untuk hal ini Kanreg telah mencarikan solusi dengan menyediakan fasilitas ruangan khusus untuk entry data dengan 28 titik/pc. Dan seluruh BKD boleh menggunakannya. Tingginya mutasi data kepegawaian, antara tahun 2011 dan 2012 terjadi sekitar 200 mutasi data kepegawaian baik itu yang dikarenakan pensiun maupun pindah instansi. Serta kekurangan SDM pengelola tata naskah kepegawaian, minimal sediakan 2 orang, satu orang untuk data fisik / manual, satu orang untuk data elektronik.

“Berkaitan dengan database secara fisik, baik yang tersimpan di Kanreg maupun di BKD jika ingin mewujudkan data yang akuntabel dan valid maka diperlukan apresiasi, kerjasama, dan keterlibatan rekan-rekan di BKD untuk turut berpartisipasi. Ketika data di Kanreg keliru maka itu akan mengganggu pelayanan yang lain, contohnya seperti usul kenaikan pangkat. SAPK sudah menyediakan sistem untuk updating data hingga pencetakan SK KP”, tutur Abdul Salam Gassing.

Maka untuk memutus kendala-kendala tersebut diperlukan visi dan misi, komitmen, koordinasi, serta kerjasama antara BKD dan Kanreg BKN secara solid. Diinformasikan pula kepada seluruh BKD untuk melaporkan data kepegawaian tenaga honorer kepada Kantor Regional cukup dengan mengirimkan soft file melalui surat elektronik (email). Untuk melengkapi rapat koordinasi ini disimulasikan instalasi program aplikasi update tenaga honorer kategori II. Serta diingatkan dan dihimbau kembali kepada BKD jika mencetak SK KP yang belum menggunakan program SAPK dimohonkan untuk memperbaharui tanggal dan nomor SK KP nya. (diah)