Indonesian (ID)English (United Kingdom)

info mobile

Agenda Kegiatan

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Arsip Konsultasi
Nama:
Kategori:

Nama: andi sitti asrni wati
Unit Kerja/Instansi: pemerintah
Tanggal Kirim: Kamis, 19 Februari 2009
Pertanyaan/Jawaban:

Kepada Yth. Kepala BKN Reg Banjarbaru Ass, saya mau menanyakan status saya Sebagai PTT yang masuh data base, apakah masuk dalam si atau sma, karena saya dengar dari teman katanya saya masuk dalam kategori sma. padahal waktu mendaftar jadi PTT saya menggunakan ijazah s1. Saya dinas di biro umum setda prov. kaltim. trims atas penjelasannya Jawab: Seorang tenaga honorer diangkat dan ditetapkan NIP nya, sesuai database. apabila Ybs. sesuai dengan jabatan dan unit kerja. Akan tetapi BKN tidak menetapkan seorang tenaga honorer S1 nya apabila memiliki ijazah, misalnya S1 pertanian sedangkan Ybs. jabatanya sebagai administrasi keuangan pada Dinas selain dinas pertanian, maka BKN menggunakan ijazah SMA nya.


Nama: Deni Suryawan Admaja
Unit Kerja/Instansi: Satpol PP Kukar
Tanggal Kirim: Kamis, 19 Februari 2009
Pertanyaan/Jawaban:

Asalamualaikum Wr.Wb. Saya ingin bertanya kapan NIP dan SK CPNS saya terbit, karena teman-teman yang satu formasi dengan saya di tahun 2007 sudah ada yang keluar tolong dijawab terima kasih...wasalamualaikum Jawab: Saudara sudah ditetapkan NIP nya, pada formasi tahun 2007 dan TMT 01 Januari 2008, silahkan Saudara menghubungi dan tanyakan ke BKD setempat.


Nama: gatot subroto
Unit Kerja/Instansi: Dinkes Kukar
Tanggal Kirim: Kamis, 19 Februari 2009
Pertanyaan/Jawaban:

syarat bikin karpeg Jawab: 1. Salinan SK CPNS = 1 lembar 2. Salinan SK PNS = 1 lembar 3. Foto ukuran 3x4 = 2 lembar 4. Asli surat pengantar dari BKD untuk Instansi Pemda


Nama: dr. H. Abdurachman
Unit Kerja/Instansi: Dinkes Kukar
Tanggal Kirim: Kamis, 19 Februari 2009
Pertanyaan/Jawaban:

kapan sk cpns formasi 2008 diterbitkan Jawab: Silahkan menghubungi pihak BKD setempat, penerbitan SK CPNS (80%) adalah menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Saudara.