Indonesian (ID)English (United Kingdom)

mitra-kerja

Agenda Kegiatan

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Penilaian Prestasi Kerja PNS Dengan SKP

Manado – Di lingkungan Kantor Regional XI BKN Selasa (1/3) kemarin digelar Workshop Panduan Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kerja (SKP) PNS sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Workshop ini  dihadiri oleh seluruh pegawai Kanreg XI BKN beserta perwakilan BKD dari beberapa Propinsi/Kab/Kota dengan narasumber Wakil Kepala, Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-Undangan serta Direktur Rekrutmen dan Kinerja Pegawai BKN.

 

Kepala Kanreg XI BKN dalam pembukaan workshop mengatakan Pada UU No 43 Tahun 1999 dengan jelas tertulis bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-Undangan BKN Drs S. Kuspriyomurdono, M.Si (kiri), Wakil Kepala BKN Drs. Eko Sutrisno, M.Si dan Kepala Kanreg XI BKN Usman Gumanti, SH, M.Si (kanan).

 

 

Mengacu pada PP No. 10 tahun 1979, pada saat memberikan penilaian DP3 terkadang sebagai pimpinan hanya memberikan penilaian berdasarkan kegiatan PNS pada akhir tahun, disini tampak parameter yang digunakan tidak jelas sehingga sulit untuk diukur. Keadaan seperti ini memicu untuk dibuatnya “PP yang baru sebagai penyempurnaan PP 10 Tahun 1979 yang mengatur tentang sasaran kinerja pegawai”,  terlebih pada PP 53 Tahun 2010 pasal 3 butir 12 sangat jelas dikatakan bahwa setiap PNS wajib mencapai sasaran kinerja pegawai yang ditentukan, apabila tidak, pada Pasal 9 butir 12 akan diberikan sanksi.

 

Hal senada juga diungkapkan Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-Undangan BKN Drs S. Kuspriyomurdono, M.Si. Penilaian kerja pegawai selama ini sudah dilaksanakan di  lingkungan PNS dikenal dengan DP-3 yang diatur pada PP 10 Tahun 1979. Kenyataan empirik menunjukkan proses penilaian DP-3 tersebut terjebak ke dalam proses formalitas. DP-3 PNS kehilangan arti dan makna substantif, tidak efektif dan tidak optimal memberikan daya dukung pada tujuan pengembangan dan pemanfaatan potensi PNS yang berorientasi pada peningkatan produktivitas kerja. DP-3 juga secara substantif tidak dapat digunakan sebagai penilaian dan pengukuran seberapa besar produktivitas dan konstribusi PNS terhadap organisasi.

Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-Undangan BKN Drs S. Kuspriyomurdono, M.Si (kiri) saat memberikan penjelasan tentang penilaian prestasi kerja PNS.

 

Untuk menjawab permasalahan DP-3 ini dibuatlah kebijakan sebagai penyempurnaan PP No 10 Tahun 1979 yang mengatur tentang Penilaian Prestasi kerja sebagai alat pengendali agar setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok oleh setiap PNS selaras dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja Organisasi.

 

“ Prestasi kerja terdiri dari dua unsur yaitu Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja. Bobot nilai unsur SKP 60 % (enam puluh persen) dan perilaku kerja sebesar 40 % (empat puluh persen). Lebih jauh tentang SKP, penilaiannya meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu dan atau biaya. SKP nantinya wajib disusun dan disetujui bersama antara atasan langsung dengan PNS yang bersangkutan, ditetapkan setiap tahun pada Bulan Januari sebagai kontrak prestasi kerja, selanjutnya pada akhir tahun SKP digunakan sebagai standar/ukuran penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja ini bersifat obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan “ ungkap Direktur Rekrutmen dan Kinerja Pegawai Drs. Purwanto, MM.

Direktur Rekrutmen dan Kinerja Pegawai Drs. Purwanto, MM (kiri) saat memberikan penjelasan tentang SKP.

 

Setelah penjelasan SKP yang diberikan oleh Direktur Rekrutmen dan Kinerja Pegawai, setiap peserta workshop diberikan kesempatan melakukan latihan penyusunan SKP dengan mengisi formulir SKP yang telah disediakan sebagai bentuk implementasi teori yang diberikan.

Tampak peserta workshop sedang melalukan diskusi dalam penyusunan SKP

 

Wakil Kepala BKN Drs. Eko Sutrisno, M.Si mengakhiri workshop dengan memaparkan 8 (delapan) kriteria keberhasilan reformasi birokrasi. Kriteria tersebut yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan & penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja serta monitoring dan evaluasi.