Indonesian (ID)English (United Kingdom)

PENGUMUMAN

Agenda Kegiatan

April 2014
M T W T F S S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

sms kepegawaian

Sesma BKN : Analisis Perhitungan Ulang Kebutuhan Pegawai Harus Dilakukan PDF Cetak E-mail
Oleh Humas   
Senin, 19 September 2011 15:58

Batam, Kebijakan moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan momentum untuk menghitung kebutuhan riil pegawai di setiap instansi. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Utama BKN Edy Sujitno saat membuka acara Rapat Koordinasi se-wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru di Hotel Planet Holiday, Rabu (14/9) dengan tema ‘Pelaksanaan Moratorium Penerimaan Pegawai Negeri Sipil dan Penerapan SAPK Berbasis Web.’ Hadir dalam acara Rakor tersebut, Deputi Pengendalian Kepegawaian (Dalpeg) Bambang Chrisnadi, Deputi Informasi Kepegawaian (INKA) Yulina Setiawati, Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan & RB Ramli Naibaho, Kepala Kanreg XII BKN Dede Djunaedhy, serta para Sekda dan Kepala BKD kabupaten/kota se-wilayah kerja Kanreg XII.

 


Edy Sujitno (Kanan) tengah membuka Rapat Koordinasi Kepegawaian yang berlangsung pada tanggal 14-15 September lalu


Lebih jauh Edy Sujitno menjelaskan bahwa Pengadaan PNS tetap dilakukan hanya jumlahnya tidak sebanyak dua tahun terakhir. Kemudian berkaitan reformasi birokrasi dengan kaitan pelayanan yang cepat dan akurat, salah satunya adalah pelayanan kepegawaian dengan SAPK berbasis Web. “Perubahan dari sistem manual menjadi elektronis tidak serta merta berjalan mulus, maka diperlukan sebuah komitmen dan kerja keras”, paparnya.

 

Pada hari kedua (15/9) acara rapat koordinasi dilanjutkan penjelasan oleh Deputi Pengendalian Kepegawaian (Dalpeg) Bambang Chrisnadi mengenai Anatomi Pengendalian Kepegawaian. Permasalahan-permasalahan kepegawaian yang selama ini terjadi pada pegawai pemerintah daerah sering kali sulit untuk diselesaikan, Deputi Dalpeg berharap agar PPK di masing-masing daerah yang dibantu oleh Sekda atau Kepala BKD untuk lebih tegas dalam menangani permasalahan yang kerap terjadi. Moratorium penerimaan PNS merupakan momentum bagi Pembina Kepegawaian di daerah untuk melakukan penataan kebutuhan pegawai di setiap unit. “Jika terdapat kesenjangan kompetensi di antara pegawai maka sebaiknya diselesaikan dengan Diklat atau Tugas Belajar yang biayanya lebih murah daripada mengangkat pegawai baru. Sebaiknya berdayagunakan dulu pegawai yang ada”, tegas Bambang Chrisnadi.

 

“Pelaksanaan Moratorium Penerimaan PNS dan Penerapan SAPK Berbasis Web” menjadi tema pada Rakor kali ini


“SAPK berbasis Web telah diluncurkan pada tanggal 25 Juli 2011 lalu. Pelayanan Kepegawaian seperti Usul Kenaikan Pangkat dan Pensiun sudah wajib dilakukan dengan menggunakan SAPK yang baru tersebut,” jelas Deputi INKA Yulina Setiawati. Dalam pemaparannya menjelaskan mengenai Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang bertujuan untuk membangun sistem yang dapat digunakan oleh seluruh instansi dengan tujuan membangun data PNS yang akurat dan akan selalu digunakan untuk pengambilan kebijakan. Sesuai dengan arahan Kepala BKN, Deputi INKA berpesan kepada Sekda dan Kepala BKD agar operator yang sudah dilatih menggunakan aplikasi SAPK ini tidak dipindahkan ke unit-unit lain.

 

Pembicara pada Rakor Kepegawaian se-wilayah kerja Kanreg XII, (kiri-kanan) : Deputi Pengendalian Kepegawaian : Bambang Chrisnadi, Direktur Pengolahan Data : Iwan Hermanto, Deputi INKA : Yulina Setiawati, Deputi SDM Aparatur Kemenpan dan RB : Ramli Naibaho

 

Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Moratorium Penerimaan Pegawai Negeri Sipil telah menjadi berita yang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. Deputi Bidang SDM Aparatur Ramli Naibaho berkesempatan menjelaskan secara detail mengenai hal tersebut kepada peserta yang hadir. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 81 tahun 2010, moratorium PNS merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Beberapa permasalahan formasi yang menjadi faktor dilakukannya moratorium di antaranya adalah pegawai yang ada saat ini ditengarai tidak jelas uraian jabatannya dan usulan penambahan formasi belum didasarkan pada analisis kebutuhan. Lebih jauh Ramli Naibaho menjelaskan bahwa penerimaan CPNS tahun ini tetap dapat dilakukan khusus untuk formasi tenaga pendidik, tenaga dokter, bidan dan perawat, dan jabatan yang bersifat khusus dan mendesak. Penerimaan CPNS untuk formasi tersebut dapat dilakukan apabila besaran anggaran belanja pegawai di bawah/kurang dari 50% dari total APBD tahun 2011. Untuk itu diharapkan kepada seluruh instansi supaya menyampaikan jumlah kebutuhan PNS paling lambat akhir Desember 2011. Jumlah kebutuhan ini tentunya didapatkan melalui pemetaan jabatan. “Setelah mendapatkan hasil pemetaan tersebut, maka perlu dilakukan relokasi dan redistribusi PNS berbasis kompetensi sesuai dengan PP No 32 Tahun 1979 jo PP No 65 Tahun 2008, tentunya dibutuhkan komitmen yang kuat dari PPK, dengan cara menawarkan kepada PNS ditempatkan di tempat tertentu atau memilih berhenti,” jelas Ramli Naibaho.

 

Sekretaris Daerah dan Kepala BKD se-wilayah kerja Kanreg XII menjadi peserta Rakor kali ini


Acara Rakor kemudian ditutup oleh Deputi INKA Yulina Setiawati. Ia berharap semoga pelaksanaan kebijakan moratorium penerimaan PNS dapat berjalan dan penerapan SAPK berbasis web yang outputnya adalah peningkatan kualitas pelayanan dapat memberikan manfaat dengan tercipta tertib administrasi kepegawaian yang bersinergi antara Badan Kepegawaian Negara dengan para stakeholder. **(dro)