22
Mei

DIREKTORAT KINERJA ASN

DIREKTORAT KINERJA


 

1) E-Lapkin

E-Lapkin Logo

2) Coaching Clinic

Coaching Clinic

Adalah layanan konsultasi yang disediakan oleh Direktorat Kinerja ASN dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada PNS terkait implementasi PP Nomor 46 Tahun 2011 dan Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013, diperuntukkan bagi instansi yang membutuhkan baik penjelasan, pendampingan dalam penyusunan dan penilaian SKP , aplikasi E-Kinerja ASN, maupun terkait penyusunan standar teknis kinerja jabatan. Hal tersebut dilaksanakan untuk meminimalisir kesenjangan pemahaman terhadap amanah PP Nomor 46 Tahun 2011.

Coaching Clinic dilaksanakan dalam bentuk kelas konsultasi. Kelas diadakan setiap hari senin dan jumat dengan materi atau topik yang telah ditentukan. Kelas diikuti oleh PNS dari instansi yang telah mendaftar secara online.

Mekanisme Pendaftaran Coaching Clinic

Mekanisme Pendaftaran Coaching Clinic

Bagi PNS yang ingin mengikuti Coaching Clinic, klik link berikut.

3) SKP

Proses Penyusunan SKP PNS

Proses Penyusunan SKP PNS

Penilaian Kinerja PNS

Penilaian Kinerja PNS

Mekanisme Penilaian Kinerja

Mekanisme Penilaian Kinerja

 

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN

Apa yang dimaksud dengan SKP ? SKP adalah Sasaran Kerja Pegawai yang ada dalam salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011.
Bagaimana cara mengisi formulir SKP ? Penilaian kinerja adalah penilaian yang dilakukan oleh atasan oleh bawahan
Bagaimana menentukan target kuantitas dalam pekerjaan yang tidak bisa diprediksi atau output dari orang lain ? Cara menentukan target kuantitas dalamm pekerjaan yang tidak bisa diprediksi atau autputnya dariorang lain adalah dengan cara mempertimbangkan jumlah output yang masuk pada tahun-tahun sebelumnya.
Bagaimana menilai kualitas dalam suatu pekerjaan / kegiatan ? Cara menilai aspek kualitas dalam suatu pekerjaan /kegiatan adalah dengan mengacu pada parameter yang ada pada Peraturan Kepala BKN Noor 1 Tahun 2013 pada halaman 20.
Siapa saja kah yang dapat memasukkan target biaya ? Yang dapat memasukkan aspek biaya adalah PNS yang secara langsung mempertanggungjawabkan biaya kegiatan tersebut dalam hal ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
Bagaimana menyusun SKP untuk jabatan fungsional umum? Untuk menyusun SKP jabatan fungsional umum adalah disesuaikan dengan nama jabatan yang bersangkutan dan uraian kegiatannya yang akan dilakukan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada SKP atasan langsungnya
Bagaimana menyusun SKP untuk jabatan fungsional tertentu ? Untuk menyusun SKP jabatan fungsional tertentu adalah dengan mengacu pada lampiran kegiatan yang ada pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB yang mengatur tentang jabatan tersebut dan Angka Kreditnya (AK) sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing.
Apa berbedaan antara DP3 dengan SKP ? Perbedaan antara DP3 dengan SKP adalah kalau DP3 yang dinilai lebih pada perilaku kerja PNS yang bersangkutan, sedangkan kalau SKP lebih pada capaian kinerja PNS yang bersangkutan dalam setiap targetnya.
Apa kaitannya RKT dengan kegiatan tugas jabatan ? Kaitannya antara Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan kegiatan tugas jabatan adalah RKT sebagai acuan untuk menyusun kegiatan tugas jabatan masing-masing PNS.
Apakah dalam menyelesaikan tugas   / pekerjaan ada perbedaan tingkat kesulitan? Dalam menyelesaikan tugas/pekerjaan ada perbedaan tingkat kesulitan pekerjaan antara atasan dengan bawahan sesuai dengan karakteristik pekerjaan masing-masing.
Bagaimana cara mengisi kegiatan tugas jabatan bila sifat dan jenis pekerjaannya sama (homogin) ? Apabila terjadi kesamaan jenis pekerjaan antara PNS yang satu dengan yang lainnya maka dapat dibagi perwilayah atau perinstansi.
Bagaimana cara memasukkan kegiatan tugas tambahan ? Kegiatan tugas tambahan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun bisa dituangkan ke dalam formulir keterangan melaksanakan tugas tambahan yang ada pada Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 halaman 84, sedangkan nilainya langsung dituangkan dalam penyusunan SKP pada akhir tahun dalam kolom nilai tugas tambahan.

 

Video Penyusunan SKP klik link berikut ini

4) Regulasi

       a.  Perka BKN NO.01 Tahun 2013

       b. PP Nomor 46 Tahun 2011

       c. Perka BKN No. 3 Tahun 2016