11
Nov

Penerapan Whistle Blowing System (WBS-BKN) Dalam Mendukung Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, dan Prosedur Manajemen Kepegawaian ASN

Oleh: Arfiani Haryanti

Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi (TI) sekarang ini memberikan dampak yang luas baik pada sektor ekonomi, sosial, pendidikan, maupun pemerintahan. Pada sektor pemerintahan, keberadaan TI menjadi kebutuhan dan tuntutan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Perkembangan TI berperan besar dalam perubahan pola kerja pada instansi pemerintah. PNS yang identik dengan birokrasi yang rumit, berkas yang banyak dan lambat, perlahan tapi pasti mulai beranjak menjadi birokrasi yang online dan simple, sehingga diharapkan dengan keberadaan TI dapat membantu Instansi Pemerintah dalam percepatan proses pelayanan baik kepada masyarakat maupun kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu sendiri.

Penerapan TI di sektor pemerintahan (e-Government) dalam mendukung percepatan pelayanan kepada publik adalah cita – cita yang ingin diwujudkan oleh seluruh instansi pemerintah yang ada di Indonesia, termasuk Badan Kepegawaian Negara (BKN). BKN memahami betul pentingnya peranan TI dalam mendukung percepatan pelayanan kepada publik. Saat ini BKN sedang gencar-gencarnya menerapkan TI dalam mendukung tugas, pokok, dan fungsinya. Produk-produk yang diunggulkan antara lain Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) yang ditunjang dengan aplikasi E-Kinerja, Computer Assisted Test (CAT), Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (SIM-ASN-RI), Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN), Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian (Simwasdal), WhistleBlowing System (WBS), dan masih banyak lagi.

BKN merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BKN memiliki visi yaitu “Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional 2 dan Bermartabat Tahun 2025”. Sebagai langkah nyata dari visi tersebut, BKN mempunyai tugas antara lain mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN, BKN dibantu oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Kepegawaian yang merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKN di bidang pengawasan dan pengendalian kepegawaian. Deputi Bidang Pengawasan dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN, dimana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian di bidang mutasi kepegawaian, kode etik dan disiplin, formasi, kompetensi dan kapabilitas Pegawai Negeri Sipil, serta jabatan fungsional tertentu.

Deputi Bidang Pengawasan dan Kepegawaian membawahi empat Direktorat dimana dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Pengawasan dan Kepegawaian. Keempat Direktorat tersebut yaitu Direktorat Wasdal Bidang Formasi, Pengadaan, dan Pasca Diklat; Direktorat Wasdal Bidang Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian dalam Jabatan; Direktorat Wasdal Bidang Gaji, Kesejahteraan, dan Kinerja; serta Direktorat Wasdal Bidang Kode Etik, Disiplin, dan Pensiun PNS.

Dalam melaksanakan tugasnya Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian telah menerapkan TI dalam mendukung pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN, yaitu dengan mengembangkan antara lain Whistle Blowing System (WBS-BKN). WBS-BKN merupakan suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk melaporkan atau melakukan pengaduan atas suatu tindakan yang terindikasi adanya penyelewengan terhadap suatu peraturan khususnya peraturan di bidang kepegawaian.

Berkenaan dengan hal di atas, penulis mencoba memfokuskan penulisan makalah ini terkait dengan upaya penerapan Whistle Blowing System (WBS-BKN) dalam mendukung pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN, sebagai perwujudan e-Government di Indonesia yang dikembangkan oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Kepegawaian. Dengan demikian, rumusan masalah yang diajukan adalah “Bagaimanakah Penerapan 3 Whistle Blowing System (WBS-BKN) dalam Mendukung Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, dan Prosedur Manajemen Kepegawaian ASN?”.

Full PDF