30
Agst

26 PNS Jalani Sidang BAPEK, 21 Diberhentikan Sebagai PNS

sidang administratif Badan Pertimbangan Kepegawaian.(foto: dok.menpan)

Sidang administratif Badan Pertimbangan Kepegawaian.(foto: dok.menpan)

Jakarta – Humas BKN, Sebanyak 26 (dua puluh enam) Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjalani sidang administratif Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Selasa (29/08/2017).

Ketua BAPEK Asman Abnur, yang juga Menteri PANRB, usai memimpin sidang mengatakan jika kasus terbanyak masih didominasi pelanggaran disiplin dengan alasan tidak hadir kerja tanpa keterangan. “Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang dijatuhi sanksi beragam. Selain tidak hadir kerja, pelanggaran penyalahgunaan narkotika, pencurian, penyalahgunaan wewenang, perbuatan asusila, perzinahan, calo CPNS, penganiayaan, serta gratifikasi menjadi alasan para PNS tersebut dijatuhi sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing, kemudian diperkuat pada sidang administratif (BAPEK) kali ini,” ucap Menteri Asman.

Di saat yang sama, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, yang juga menjabat Sekretaris BAPEK, mengatakan bahwa dari 26 (dua puluh enam) PNS yang menjalani sidang, mayoritas diperkuat putusan sanksinya.

“Sebanyak 21 (dua puluh satu) PNS diberhentikan, dengan rincian 20 (dua puluh) diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan 1 (satu) lainnya diberhentikan tidak dengan hormat. Sisanya disanksi penurunan pangkat,” tutupnya. Berry

Berikut daftar Instansi PNS yang diperkuat putusan sanksi oleh BAPEK.

  1. Kementerian Keuangan,
  2. Kementerian Kesehatan,
  3. Kementerian Ristek dan Dikti,
  4. Kementerian Hukum dan HAM,
  5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN,
  6. Kementerian Agama,
  7. Kementerian Pertahanan,
  8. Mahkamah Konstitusi,
  9. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,
  10. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,
  11. Pemerintah Kota Bekasi,
  12. Pemerintah Kabupaten Blora,
  13. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.