25
Sep

30 K/L/D dengan Implementasi Manajemen ASN Terbaik Raih BKN Award 2019

Yogyakarta-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali memberikan penghargaan BKN Award 2019 bagi Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) dengan implementasi terbaik dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), mulai dari aspek perencanaan kebutuhan sampai dengan pengawasan. BKN Award yang digelar dalam Rapat Koordinasi (Rakornas) Kepegawaian 2019 di Marriott Hotel Yogyakarta, Rabu (25/09/2019) ini bertujuan untuk memacu kinerja K/L/D dalam melaksanakan empat belas butir manajemen ASN.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada 30 Instansi Pemerintah. (foto: kis)

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada 30 Instansi Pemerintah, melingkupi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten yang berhasil menyabet penghargaan sebagai pelaksana manajemen ASN berdasarkan keunggulan di masing-masing kategori yang dinilai.

Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan menyampaikan bahwa BKN Award 2019 kali ini mencakup lima kriteria yakni: 1) Aspek perencanaan formasi dan pelayanan pengadaan, kepangkatan dan pensiun, 2) Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan pemanfaatan Computer Assisted Test (CAT), 3) Penilaian kompetensi, 4) Implementasi Penilaian Kinerja, dan 5) Komitmen Pengawasan. Mekanisme penilaian BKN Award 2019 juga diawali dengan proses pengusulan daftar instansi terbaik yang meliputi enam kandidat di setiap kategorinya. “Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang dipilih oleh BKN pusat, sedangkan untuk Provinsi, Kabupaten/Kota tipe A, Kabupaten/Kota tipe B dan Kabupaten/Kota tipe C dipilih oleh Kantor Regional (Kanreg) BKN di wilayah kerjanya,” terang Ridwan.

Berikut daftar instansi pemenang BKN Award 2019:

NO

KATEGORI

KEMENTERIAN

1 PERENCANAAN KEBUTUHAN, PELAYANAN PENGADAAN, KEPANGKATAN DAN PENSIUN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2 IMPLEMENTASI SAPK DAN PEMANFAATAN CAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
3 PENILAIAN KOMPETENSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
4 PENILAIAN KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
5 KOMITMEN PENGAWASAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO

KATEGORI

LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

1 PERENCANAAN KEBUTUHAN, PELAYANAN PENGADAAN, KEPANGKATAN DAN PENSIUN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
2 IMPLEMENTASI SAPK DAN PEMANFAATAN CAT PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
3 PENILAIAN KOMPETENSI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
4 PENILAIAN KINERJA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
5 KOMITMEN PENGAWASAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

NO

KATEGORI

PROVINSI

1 PERENCANAAN KEBUTUHAN, PELAYANAN PENGADAAN, KEPANGKATAN DAN PENSIUN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
2 IMPLEMENTASI SAPK DAN PEMANFAATAN CAT PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
3 PENILAIAN KOMPETENSI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
4 PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI RIAU
5 KOMITMEN PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO

KATEGORI

KABUPATEN/ KOTA TIPE A

1 PERENCANAAN KEBUTUHAN, PELAYANAN PENGADAAN, KEPANGKATAN DAN PENSIUN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
2 IMPLEMENTASI SAPK DAN PEMANFAATAN CAT PEMERINTAH KOTA TANGERANG
3 PENILAIAN KOMPETENSI PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
4 PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
5 KOMITMEN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO

KATEGORI

KABUPATEN/ KOTA TIPE B

1 PERENCANAAN KEBUTUHAN, PELAYANAN PENGADAAN, KEPANGKATAN DAN PENSIUN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
2 IMPLEMENTASI SAPK DAN PEMANFAATAN CAT PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
3 PENILAIAN KOMPETENSI PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
4 PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
5 KOMITMEN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

NO

KATEGORI

KABUPATEN/ KOTA TIPE C

1 PERENCANAAN KEBUTUHAN, PELAYANAN PENGADAAN, KEPANGKATAN DAN PENSIUN PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
2 IMPLEMENTASI SAPK DAN PEMANFAATAN CAT PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
3 PENILAIAN KOMPETENSI PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
4 PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA KEDIRI
5 KOMITMEN PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

Selain itu, di ajang Rakornas Kepegawaian 2019 ini juga disampaikan mengenai kebijakan dan rencana rekrutmen ASN tahun anggaran 2019. Pembahasan ini dibawakan oleh Deputi BKN Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Suharmen dan Deputi SDM KemenPANRB Setiawan Wangsaatmaja pada sesi akhir materi. Dari aspek infrastruktur seleksi, Suharmen mengutarakan soal kesiapan tools pendaftaran online melalui Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN) berdasarkan kendala dan pengalaman seleksi sebelumnya. Begitu juga dengan sistem CAT BKN, sambungnya bahwa untuk pelaksanaan seleksi di lapangan, BKN akan bekerja sama dengan sejumlah K/L/D dari segi fasilitas tes dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dari segi sistem keamanan proses seleksi. Sementara Iwan Wangsaatmaja memaparkan agenda rekrutmen tahun ini yang rencananya akan diumumkan pada Oktober mendatang. Secara keseluruhan seleksi ASN 2019 akan berlangsung mulai Oktober sampai dengan April 2020.

Kepala BKN dalam Rakornas Kepegawaian 2019 juga memperkenalkan fasilitas pembiayaan alternatif berbasis teknologi yang akan dimulai di lingkungan BKN yang merupakan alternatif pembiayaan mikro dengan suku bunga kompetitif dan proses yang cepat.

Sebagai tambahan informasi, Kepala BKN dalam Rakornas Kepegawaian 2019 juga memperkenalkan fasilitas pembiayaan alternatif berbasis teknologi yang akan dimulai di lingkungan BKN yang merupakan alternatif pembiayaan mikro dengan suku bunga kompetitif dan proses yang cepat. “Kehadiran fasilitas ini dapat bersinergi dengan lembaga keuangan lainnya untuk memberikan dampak positif bagi ASN, sehingga dapat memaksimalkan inklusi keuangan di Indonesia,” ungkapnya. des/ika