23
Nov

30 PNS Pemkab Bone Tersangkut Kasus Pidana, Ini kata BKN!

15220263_888935761238054_4192031553335124914_n

Audiensi Pemkab Bone dengan BKN terkait langkah penanganan PNS yang terlibat tindak pidana (Foto:Mia)

Jakarta-Humas BKN, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKDD) Pemerintah Kabupaten Bone, Andi Islamuddin, mengakui terdapat 30 (tiga puluh) PNS di Pemkab Bone yang sedang dan telah menjalani hukuman penjara atas kasus tindak pidana korupsi (tipikor), umum, dan kejahatan dalam jabatan. Diakuinya, PNS yang masuk dalam kasus tersebut belum dikenakan dan dijatuhi sanksi yang seharusnya sesuai ketentuan.

“Ada beberapa PNS di Pemkab Bone yang sudah terkena hukuman, bahkan setelah menjalani hukuman penjara, kembali aktif sebagai PNS, padahal seharusnya diberhentikan dengan tidak hormat,” ungkapnya dalam kegiatan Audiensi Pemkab Bone ke BKN terkait langkah penanganan PNS yang terlibat tindak pidana, Rabu (23/11) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Menanggapi itu, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN, I Nyoman Arsa, menegaskan dalam penjatuhan sanksi pemberhentian, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus memperhatikan pemberhentian dalam lingkup Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan dasar yang digunakan dalam pemberhentian atas tipikor, pidana umum, dan jabatan.

“Jika PNS tersebut sudah dijatuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, jangan gunakan PP 53/2010, kecuali masih dalam tahap pemeriksaan, berlakukan pemberhentian sementara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Pasal 2 (dua) tentang Pemberhentian Sementara PNS,” jelasnya.

Dalam kasus lain, Kepala BKDD Pemkab Bone juga menjelaskan adanya kasus PNS di lingkup instansinya yang akan/sudah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP), tetapi kemudian terlibat dalam tindak pidana. Langkah normatif yang perlu dilakukan, menurut Deputi Wasdal BKN, dalam tahap pemeriksaan tindak dengan pemberhentian sementara, dan jika sudah terbukti bersalah sesuai putusan pengadilan, surat keputusan (SK) pensiunnya harus ditinjau ulang dan batalkan.

Deputi Wasdal juga mengingatkan untuk PNS yang terlibat tipikor, tanpa melihat jangka waktu hukuman yang diputuskan pengadilan, PNS tersebut wajib diberhentikan dengan tidak hormat. “Surat putusan pengadilan dapat dijadikan dasar kuat untuk memberhentikan PNS yang terkena tipikor, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 3 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tegasnya.

Menurutnya, PPK jangan sampai melakukan pembiaran terhadap kasus-kasus PNS yang terlibat dan terbukti dalam tindak pidana apapun, karena pembiaran juga merupakan bentuk tindak merugikan negara. (des)