14
Okt

35 Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Dibahas Dalam Prasidang Bapek Hari ini

Jakarta – Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dalam prasidang kali ini mengupas 35 kasus pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berstatus pegawai instansi pusat dan daerah. Adapun rincian kasus yang dibahas meliputi 19 kasus tidak masuk kerja dan 16 kasus lainnya berupa penyalahgunaan wewenang, penipuan, gratifikasi, sampai dengan penyalahgunaan narkotika.

Prasidang ini berlangsung Senin (14/10/2019) di Kantor Pusat BKN Jakarta dan dipimpin oleh Kepala BKN selaku Sekretaris Bapek bersama Tim Sekretariat Bapek dan masing-masing perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Kabinet, Kejaksaan Agung, Ditjen Per-UU Kementerian Hukum dan HAM, serta Dewan Pengurus Nasional Korpri. Ada sejumlah jenis penjatuhan Hukuman Disiplin (HD) yang disarankan yakni meliputi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (PTDHAPS) dan pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH).

Selengkapnya mengenai jenis HD tertuang dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, yang meliputi HD ringan berupa teguran lisan atau tulisan, HD sedang berupa penurunan pangkat, dan HD berat berupa pemberhentian. Kasus disiplin PNS berupa tidak masuk kerja yang masih mendominasi hingga saat ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 3 Angka 11 PP 53/2010 perihal mentaati ketentuan jam kerja yang harus dipenuhi PNS.

35 kasus pelanggaran disiplin disertai rekomendasi sanksi yang dibahas dalam prasidang hari ini selanjutnya akan diputuskan pada sidang Bapek mendatang. des