18
Des

37,4 Persen APBN Tahun 2016 Dialokasikan Untuk Belanja Kementerian/Lembaga

34 persen Dipa

Penyerahan DIPA Tahun 2016. (foto: fir)

Jakarta-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara bersama dengan kementerian/Lembaga serta Pemerintah daerah telah resmi menerima Daftar Resmi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016 yang langsung diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Senin (14/12/2015). Penyerahan DIPA BKN yang diterima langsung oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana merupakan bagian awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN Tahun 2016 yang telah disepakati oleh DPR bersama Pemerintah pada akhir Oktober lalu. Dengan penyerahan DIPA Tahun 2016 ini diharapkan proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih cepat, lebih merata, dan memberikan dampak multiplikasi (multiple effect) yang lebih besar kepada kegiatan perekonomian.

Pemerintah bersama DPR telah bersepakat bahwa volume belanja Negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 2.095,7 triliun, atau meningkat 5,6 persen dari tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 37,4 persen merupakan alokasi belanja Kementerian/Lembaga. Alokasi belanja K/L tersebut telah memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk dalam alokasi belanja K/L adalah pendanaan untuk melanjutkan program prioritas pembangunan yang terdapat dalam tiga dimensi pembangunan, yaitu dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, dan dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Di samping itu, Pemerintah juga berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan efisiensi pada belanja operasional dan penajaman belanja non – operasional, termasuk pengendalian perjalanan dinas, konsinyering, serta kebijakan sewa/leasing kendaraan dinas operasional.

Untuk mengoptimalkan peran APBN dalam pembangunan, pada tahun 2016 akan dilakukan percepatan pelaksanaan program/kegiatan mulai dari awal tahun anggaran. Sebagai upaya untuk terlaksananya hal itu, beberapa langkah perlu dilakukan. Pertama, agar semua K/L memulai pra lelang proyek-proyek dan kegiatan di tahun 2016 lebih awal di triwulan IV 2015, sehingga berbagai kegiatan pembangunan dapat diyakini sudah mulai efektif berjalan pada Januari 2016. Kedua, meningkatkan langkah monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja pemerintah, baik di pusat maupun di daerah dalam tahun 2016, termasuk meningkatkan koordinasi dengan segenap jajaran pemerintah yang ada di daerah, khususnya terkait pelaksanaan dan pencairan anggaran. fuad