13
Sep

Adanya Indikasi Pelanggaran Mutasi, DPRD Bengkulu Beraudiensi ke BKN

Jakarta-Humas BKN, Tingginya proses mutasi dan banyaknya penonjoban pejabat struktural  di provinsi Bengkulu, menjadi sorotan dari berbagai pihak di provinsi Bengkulu, diantaranya DPRD, selaku lembaga legislatif di daerah, DPRD Komisi 1 Provinsi Bengkulu  mengambil sikap untuk berkonsultasi ke BKN. Kunjungan ini diikuti oleh 7 orang anggota DPRD yang di terima oleh, Sidik Kadarusman Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Anjaswari Dewi Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi Pengadaan dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan, Kukuh Heru Yanto Kepala Sub Direktorat Perancangan, Pengadaan dan Penilaian Kinerja Pegawai ASN dan Tomy Donardi Kepala Sub Bagian Hubungan Media dan Antar Lembaga Jumat (9/9/16).

Dalam pemaparannya anggota dewan DPRD menyampaikan bahwa sedikitnya ada 130 pejabat pemerintah daerah Bengkulu yang diduga terjadi kesalahan dalam pengangkatan dan penempatan dalam jabatan. Anggota dewan juga menanyakan apakah dalam proses mutasi, pengangkatan ataupun penonjoban saat ini sudah tidak diperlukan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Menanggapi hal tersebut Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Sidik Kadarusman mengatakan jika ada kesalahan dalam mutasi dan pengisian PNS yang tidak sesuai, data kepegawaiannya akan diblokir oleh BKN. “PNS yang di nonjobkan apabila tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat menggugatnya melalui PTUN”. tambah Sidik

Pada kesempatan yang sama Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi Pengadaan dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan Anjaswari menjelaskan, KASN pernah menegur kepala daerah terkait mutasi dan penonjoban pejabat. Dan jika ingin melakukan mutasi dapat berkonsultasi ke KASN dan BKN terlebih dahulu agar tidak terjadi masalah di belakang hari.

Sementara itu Kepala Sub Direktorat Perancangan, Pengadaan dan Penilaian Kinerja Pegawai ASN Kukuh Heru Yanto menjelaskan bahwa sejak adanya UU No 5 tahun 2014 tidak ada lagi istilah nonjob “Mengacu undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tidak ada istilah nonjob bagi PNS, karena semua PNS harus memangku jabatan” tutup Kukuh. alfi