30
Sep

Analis Kepegawaian Menjadi Ujung Tombak Kesuksesan Penyelenggaraan Manajemen ASN

14542574_855906007874363_3536399748789665619_o

Kepala Biro Keuangan yang juga selaku plt Kepala Pusat Pembinaan Analis Kepegawaian Imas Sukmariah saat membuka Pelatihan Penyusunan DUPAK dan Perhitungan Angka Kerdit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian yang diselenggarakan selama dua hari (29-30/9/2016) di Kantor Pusat BKN Jakarta. (mia)

Jakarta-Humas BKN, Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi tonggak pelaksanaan Manajemen kepegawaian di Indonesia saat ini. Beragam permasalahan dalam manajemen kepegawaian diatur dalam undang-undang ini dan untuk pelaksanaannya, tentu membutuhkan penanganan dan penyelenggaraan manajemen ASN yang profesional. Jabatan Analis Kepegawaian menjadi ujung tombak penyelenggaraan manajemen kepegawaian dan sekaligus pelayanan kepada para ASN. Sebagai salah satu dari jabatan fungsional tertentu (JFT), Analis Kepegawaian bertugas untuk pelaksanaan penyelenggaraan manajemen kepegawaian ASN, baik untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, maupun Jabatan Pelaksana serta mencakup penyelenggaraan manajemen PNS dan Pegawai Pemerintah dangan Perjanjian Kerja (PPPK). Hingga saat ini jumlah Analis Kepegawaian baru sekitar 2000-an, sementara jumlah kebutuhan untuk Analis Kepegawaian seluruh Indonesia sekitar 12.132. menyikapi hal ini, perlu adanya dukungan dan pengangkatan Analis Kepegawaian guna memperlancar tugas penyelenggaraan manajemen ASN. Hal itu disampaikan Kepala Biro Keuangan yang juga selaku plt Kepala Pusat Pembinaan Analis Kepegawaian Imas Sukmariah saat membuka Pelatihan Penyusunan DUPAK dan Perhitungan Angka Kerdit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian yang diselenggarakan selama dua hari (29-30/9/2016) di Kantor Pusat BKN Jakarta. Acara ini diikuti oleh 19 pejabat Analis Kepegawaian dan juga pejabat pengelola kepegawaian dari Provinsi Papua kerja sama dengan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian BKN.

Pada kesempatan itu juga Kebala Biro Keuangan menjelaskan bahwa BKN selaku instansi Pembina Jabatan Analis Kepegawaian senantiasa berupaya mengakomodir dan mempermudah pelayanan kepada para Analis Kepegawaian. Salah satu yang masih dalam proses pembentukan adalah merancang sistem penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dengan menggunakan aplikasi, serta pengajuan jabatan tertinggi Analis Kepegawaian hingga tingkat Utama. Kepala Biro Keuangan juga menjelaskan bahwa sebagai upaya memperbanyak rekrutmen Analis Kepegawaian, kedepan 14 Kantor Regional BKN akan siap untuk melakukan Diklat yang merupakan prasyarat diangkatnya PNS menjadi Analis Kepegawaian.

Sementara itu, di sela-sela pelaksanaan pelatihan, Kepala Bidang Formasi dan Pengembangan Karir BKD Provinsi Papua Sugiyono menyampaikan bahwa dengan adanya kegiatan ini, diharapkan adanya pemahaman bagi para Analis Kepegawaian di Provinsi Papua tentang bagaimana tugas dan teknis pengisian angka kredit. Menanggapi pernyataan Kepala Biro tentang kebutuhan Analis Kepegawaian yang masih perlu banyak dijabat oleh PNS, Sugiyono akan ikut berupaya mendorong PNS di Provinsi Papua untuk dapat menjabat sebagai Analis Kepegawaian. fhu