07
Feb

Analis Kepegawaian Perlu Sinergikan Prioritas Pembangunan Dengan Perencanaan Manajemen PNS

Jakarta-Humas BKN, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendorong hadirnya analis kepegawaian yang mampu menganalisa visi misi dan prioritas pembangunan dari pemerintahan yang sedang berjalan. Hasil analisa itu kemudian hendaknya dijadikan referensi dalam menyusun analisa kebutuhan dalam manajemen kepegawaian termasuk dalam menghitung kebutuhan formasi PNS dalam birokrasi. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BKN saat membuka Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Keahlian Tahun 2017, Senin (6/2/2017) di Pusat Pengembangan (Pusbang) Aparatur Sipil Negara (ASN), Ciawi , Jawa Barat.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BKN membuka diklat analis kepegawaian untuk jenjang ahli. Diklat tersebut diikuti oleh 80 peserta dari instansi pusat dan daerah, yang terbagi ke dalam dua angkatan. Diklat rencananya akan digelar hingga 18 Februari mendatang.

Di hadapan para peserta diklat dan sejumlah pejabat tinggi BKN, Kepala BKN menjelaskan UU Aparatur Sipil Negara sesungguhnya mewajibkan setiap PNS mengikuti program pengembangan kompetensi setiap tahun. “Idealnya setiap pegawai ASN diberi kesempatan mengikuti program pengembangan selama 80 jam per tahun agar memenuhi kualifikasi peningkatan kompetensi,” jelas Bima.

Sementara itu Kepala Pusbang ASN, Ahmad Jalis selaku ketua penyelenggara diklat mengatakan pada tahun 2017, ditargetkan dapat dilantik sebanyak 1640 analis kepegawaian. “Untuk memenuhi kebutuhan terhadap analis kepegawaian tersebut, sepanjang tahun 2017 akan digelar diklat di Pusbang ASN ini dan juga di 14 kantor regional BKN. Diklat yang akan digelar tidak hanya untuk analis kepegawaian jenjang ahli namun juga diklat analis kepegawaian keterampilan,” jelas Jalis. dep