30
Okt

Analisis Organisasi dan Jabatan Jadi Langkah Awal Sebelum Pemangkasan Eselonisasi

Jakarta-Humas BKN, Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 dan penyederhanaan birokrasi melalui pemangkasan eselon III dan IV menjadi dua isu yang sedang hangat dan ramai diperbincangkan oleh masyarakat saat ini menyusul konferensi pers yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan instansi lainnya pada Rabu kemarin (30/10/2019). Di tengah kedua isu ini, sekitar 95 pejabat dan praktisi humas dari K/L berkumpul dalam Seminar Bakohumas Pusat yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB, Bakohumas dan Kemenkominfo di Grand Sahid Jaya Jakarta pada Kamis (31/10/2019). Seminar ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan bersinergi dalam penyampaian informasi ke publik.

Seminar diisi dengan diskusi bersama tiga narasumber yang mengangkat tema Manajemen Talenta Nasional: Menuju SMART ASN 2024. Salah satu topik yang dibahas dalam diskusi adalah pemangkasan eselon III dan IV. Kepala Subbidang Jabatan Fungsional Bidang Perekonomian dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenpan RB Diah Ipma Fithria Laela Hidayati menjelaskan bahwa terkait perampingan atau pemangkasan eselon III dan IV ini masih dilakukan kajian baik terkait tugas dan fungsi organisasi yang bisa dilaksanakan oleh pejabat fungsional maupun tugas dan fungsi eselon III dan IV yang dapat diserahkan kepada eselon II.

“Yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum perampingan eselon adalah analisis organisasi dan analisis jabatan, kemudian melakukan simplifikasi birokrasi terhadap tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh pejabat fungsionalnya,” jelas Diah. Ia menambahkan bahwa saat ini terdapat 196 jabatan fungsional yang ada di Pemerintahan Indonesia dan instansi dapat menentukan jabatan fungsional apa saja yang tugas serta fungsinya sama dengan tugas eselon III dan eselon IV. Akan tetapi Diah menyampaikan bahwa tidak semua jabatan fungsional bisa digunakan oleh instansi pemerintah karena ada jabatan yang sifatnya tertutup dan semi terbuka.

Diah memberikan contoh dari jabatan fungsional yang tertutup adalah diplomat yang hanya bisa digunakan oleh Kementerian Luar Negeri, lalu untuk yang semi terbuka adalah analis keuangan APBN di Kementerian Keuangan dan pengawas penyelenggara pemerintahan daerah yang hanya ada di Pemerintahan Daerah. “Jika dari 196 jabatan fungsional tidak ada yang bisa melaksanakan tugasnya sesuai tugas eselon III dan IV maka instansi bisa mengajukan jabatan fungsional baru, namun ini tentu memerlukan waktu yang tidak sebentar,” terangnya.

Pada pembukaan seminar, Staf Ahli Menpan RB Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jufri Rahman menyampaikan agar pejabat humas memperhatikan visi misi dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dimana salah satunya adalah penyederhanaan birokrasi. “Pemangkasan eselon III dan IV bukanlah hal yang mudah, implikasinya banyak, termasuk merubah banyak aturan terkait pengelolaan dan ini bisa jadi sumber kegaduhan yang harus dikelola informasinya oleh humas pemerintahan,” terang Jufri. Kemudian ia menyampaikan harapannya agar melalui kegiatan seminar ini pejabat dan praktisi humas pemerintahan dapat melaksanakan tugasnya sebagai garda terdepan pemerintah dalam menciptakan citra positif dan melakukan perlawanan terhadap pemberitaan negatif yang ditujukan pada pemerintah.

Senada dengan Jufri, Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo, Widodo Muktiyo dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa membangun reputasi yang baik dalam era 4.0 ini poinnya adalah bagaimana humas pemerintahan menghadapi situasi komunikasi dua sisi, yaitu nyata dan maya. “Kita harus berkomunikasi dengan baik kepada siapapun dan humas yang smart adalah yang menciptakan konten berkualitas di waktu yang pas melalui media yang tepat, jangan sampai kita terlambat dan kalah dari pihak lain agar masyarakat tidak termakan info hoax,” tutup Widodo. tas