19
Jul

“Anggaran Pemerintah Tidak Hanya untuk Menggaji PNS”

IMG_8479

Jakarta-Humas BKN, Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki mengatakan Pemerintah  mengalokasikan anggaran untuk berbagai kepentingan yang mendukung kemajuan bangsa dan tidak hanya diperuntukkan untuk menggaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).  Pernyataan itu disampaikan Teten dalam pertemuan perwakilan Pemerintah dengan  Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KNASN), Rabu (19/7/2017) di Ruang Rapat Utama Kantor Staf Presiden (KSP). Pada kesempatan itu, Pemerintah yang diwakili   Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB), Sekretariat Negara dan Kantor Staf Presiden (KSP) menerima sekitar 20-an orang perwakilan KNASN.

“Kalo seluruh rakyat itu PNS yang harus digaji dari anggaran pemerintah, lalu bagaimana kita bisa membiayai pembangunan?” kata Teten. Padahal, sambung Teten, pembiayaan pembangunan salah satunya dibutuhkan untuk membangun infrastruktur yang penting untuk menarik investasi. “Pemerintah memiliki target pertumbuhan ekonomi yang salah satunya dapat didukung dengan hadirnya investasi di Negara ini. Investasi yang baik akan mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan Pemerintah,” pungkas Teten.

IMG_8483

Teten melanjutkan, di Negara maju,  Australia misalnya, penjaga penjara, pekerja di rumah sakit dan sektor keamanan bukan seorang PNS. “Jika ekonomi sudah berkembang dengan baik, pilihan mendapatkan lahan pekerjaan yang menjanjikan bukan hanya dengan menjadi PNS namun juga sebagai pegawai swasta. Kita berharap pertumbuhan ekonomi yang baik akan mendukung lahirnya lapangan-lapangan pekerjaan di sektor swasta yang juga dapat menjadi alternatif masyarakat mencari pekerjaan,” jelas teten.

KNASN yang merupakan organisasi perkumpulan pegawai non-PNS berstatus honorer, pegawai tidak tetap, pegawai kontrak dan pegawai tetap non-PNS meminta Pemerintah membuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU ASN dan membahasnya bersama DPR. KNASN juga mengharapkan pemerintah mempertimbangkan masa kerja/pengabdian para tenaga honorer sebagai salah satu dasar mengangkat tenaga honorer menjadi PNS. dep