08
Apr

Anggota DPRD Komisi A Provinsi DIY Studi Banding Pola Pengembangan PNS

IMGL9587

18 anggota Dewan dari DPRD Komisi A Yogyakarta beraudiensi ke BKN untuk menggali informasi mengenai pengembangan PNS ditemui oleh perwakilan BKN, khususnya dari unit Pusat Pengembangan ASN, di ruang data, gedung II Kantor Pusat BKN. (Foto : Kis)

Sebanyak 18 anggota Dewan dari DPRD Komisi A Yogyakarta, Kamis (7/4/2016) beraudiensi ke BKN untuk menggali informasi mengenai pengembangan PNS.  Mereka ditemui oleh perwakilan BKN, khususnya dari unit Pusat Pengembangan ASN, di ruang data, gedung II Kantor Pusat BKN.

Salah seorang anggota Dewan memaparkan rekrutmen PNS di wilayahnya sudah terpenuhi secara kuantitas, namun dalam hal kompetensi banyak PNS yang belum menunjukkan kinerja dengan kemampuan optimal.  Mereka menuturkan, kesulitan bukan hanya dalam hal mencari bentuk-bentuk pengembangan kompetensi yang semestinya ditempuh, namun termasuk pula dalam pengalokasian dana bagi peningkatan pendidikan PNS.

Merespons itu, Kepala Pusbang ASN, Ahmad Jalis menjelaskan dalam mengembangkan ASN, Pusbang ASN memilliki sejumlah program, yakni pertama pelatihan penjenjangan jabatan fungsional  Kepegawaian (seperti Analis Kepegawaian, Asesor SDM Aparatur dan Aparatur Kepegawaian), kedua, pelatihan teknis manajemen PNS/ASN yang antara lain meliputi perencanaan dan pengadaan, penempatan dalam jabatan, manajemen kinerja dan kompensasi, manajemen karier, etika dan profesi ASN, pemberhentian dan pensiun, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural.

Lebih lanjut Kepala Pusbang ASN menjelaskan dalam pelaksanaan kerjanya Pusbang ASN mengusung sejumlah misi yakni pelatihan/diklat manajemen ASN, sertifikasi kompetensi manajemen ASN, konsultasi kebutuhan diklat manajemen ASN dan akreditasi penyelenggara diklat manajemen ASN. “Untuk sertifikasi kompetensi manajemen ASN, kami menjalankan arahan Wapres RI, Jusuf Kalla bahwa pengisian jabatan profesional perlu mensyaratkan sertifikat kemampuan yang menunjang jabatan tersebut. Sertifikasi dinilai penting agar setiap pejabat yang menempati posisi tertentu mengerti tentang tanggung jawab dan pekerjaannya”.

Sementara itu mengenai strategi peningkatan SDM, Kepala Pusbang ASN mengarahkan ada sejumlah langkah yang perlu dilakukan. “Pertama, perlu adanya komitmen dan regulasi yang memayungi program pengembangan pegawai. Kedua, lakukan analisis kebutuhan individual. Dengan adanya analisa tersebut, maka pascaimplementasi program pengembangan atas seorang PNS , instansi tidak lagi kebingungan memanfaatkan kompetensi baru yang diperoleh si PNS itu. Instansi sudah memiliki rencana yang jelas, apakah ilmu itu untuk menutup gap kompetensi yang bersangkutan atau untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi ke depan,”. dep