12
Nov

ASN Terlibat Radikalisme Negatif, Laporkan Melalui aduanasn.id

Jakarta – Humas BKN, Portal pelaporan secara daring untuk penanganan radikalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) aduanasn.id resmi diluncurkan pada Selasa (12/11/2019) di Jakarta.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerald Plate pada sambutannya setelah peluncuran portal daring aduanasn.id mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berkomitmen untuk menangani radikalisme negatif yang dilakukan oleh ASN. “Sesuai dengan kewenangannya, Kementerian Komunikasi dan Informatika hadir melalui infrastruktur daring, dan bersama-sama dengan instansi lain menjadi garda terdepan dalam mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” terangnya.

Bersamaan dengan peluncuran portal daring aduanasn.id, dilaksanakan juga penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Penanganan Radikalisme ASN oleh 12 Kementerian/Lembaga (K/L) yakni (1) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia; (2) Kementerian Dalam Negeri; (3) Kementerian Agama; (4) Kementerian Komunikasi dan Informatika; (5) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (6) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; (7) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; (8) Badan Intelijen Negara; (9) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; (10) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; (11) Komisi Aparatur Sipil Negara; dan (12) Badan Kepegawaian Negara.

Setelah melakukan penandatanganan SKB penanganan radikalisme ASN, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Supranawa Yusuf optimis perilaku radikalisme negatif ASN bisa diawasi secara maksimal. “Sejak awal perumusan (penanganan radikalisme ASN) BKN terlibat. Sehingga (BKN) optimis Pemerintah dapat menangani ASN terlibat tindakan radikalisme negatif,” ucapnya.

Aduanasn.id merupakan fasilitas pengaduan ASN berupa situs, URL, akun media sosial, aplikasi mobile dan software yang memenuhi kriteria sebagai pelanggaran berupa radikalisme negatif yang meliputi Intoleran, anti-pancasila, anti-NKRI, dan menyebabkan disintegrasi bangsa.

Dikutip dari laman aduanasn.id, setiap orang berhak untuk menyampaikan pengaduan ASN dengan cara mendaftarkan diri, mengunggah tautan serta screenshot situs atau konten yang dilaporkan, disertai alasan dan memantau proses penanganan yang dilakuan oleh Tim Aduan ASN. mia/abd/ber