24
Des

Atlet Paralympik Nasional, Tes CPNS

Boby Santoso, atlet paralympic nasional saat mengikuti tes CPNS dengan CAT-BKN, Selasa (23/12/2014)

Boby Santoso, atlet paralympic nasional saat mengikuti tes CPNS dengan CAT-BKN, Selasa (23/12/2014).

Banjarmasin, Humas BKN – Badan Kepegawaian Negara (BKN) memang telah merancang metode Computer Assisted Test (CAT) semudah mungkin. Selain teknologi, dari sisi Sumber Daya Manusia pun telah disiapkan yang berkompeten. Oleh karena itu, metode CAT akan tetap mudah dioperasikan bagi masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan komputer bahkan oleh golongan difabel seperti Tuna Daksa.

Buktinya, Boby Santoso, S.Pd, seorang difabel Tuna Daksa asal Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, mengikuti tes kompetensi dasar (TKD) rekrutmen CPNS dari Kementerian Sosial melalui jalur khusus. Boby merupakan Atlet Paralympian Nasional cabang angkat besi (lifter) kelas 80kg, yang sudah beberapa kali mewakili Indonesia mengikuti kompetisi tingkat Internasional, seperti ASEAN Paralympics 2014 di Myanmar. TKD yang berlangsung pada tanggal 23 Desember 2014 di Stasiun CAT Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin berlangsung lancar. Sama seperti peserta tes pada jalur umum, Boby pun harus menyelesaikan 100 soal dalam waktu 90 menit, yang terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensia Umum, dan tes Karakteristik Pribadi. Boby mengikuti tes ini untuk mengisi formasi jabatan Widyaiswara Pertama, Boby merupakan Sarjana Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Palangkaraya.

Boby sangat senang pemerintah mulai memperhatikan dan membuka kesempatan kepada golongan difabel untuk turut berkontribusi dalam organisasi pemerintah. Perlu diketahui bahwa sejak tahun 2013 pemerintah telah membuat kebijakan afirmasi dalam rekrutmen CPNS. Kebijakan khusus ini diperuntukkan kepada golongan difabel, putra-putri Papua, dan lulusan berprestasi dari Universitas Terkemuka. Pada tahun 2014 ini Kementerian Sosial dipercaya untuk mengelola pelaksanaan seleksi rekrutmen CPNS untuk golongan difabel.

“Seleksi ini dilaksanakan secara nasional, ada 300 formasi yang tersedia untuk masyarakat difabel, yang akan disebar keseluruh Indonesia, dan tidak hanya penempatan di Kemensos saja, tapi juga di Kementerian/Lembaga pemerintah lainnya, seperti Sekretaris Negara, BPTP, Kementerian Pendidikan, dan lainnya.” Tutur Nuryadi, Pejabat Eselon IV Bagian Ortala dari Kementerian Sosial.

Namun sangat disayangkan jalur khusus ini hanya dilamar oleh 104 orang. Ada beberapa penyebabnya, antara lain karena akses informasi, masih sedikit golongan difabel yang lulusan pendidikan tinggi, dan banyak golongan difabel yang sudah mengikuti tes melalui jalur umum sebelumnya, sehingga tidak bisa mendaftar lagi. Dengan adanya kebijakan afirmasi ini diharapkan semakin mendorong golongan difabel untuk mau menunjukkan keahlian mereka serta mau meneruskan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Diah/Humas Kanreg VIII BKN Banjarmasin