14
Jan

Bahas KII, DPRD PPU Beraudiensi dengan BKN

Jakarta-Humas BKN, Guna membahas permasalahan pengangkatan tenaga honorer KII menjadi CPNS, Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan kunjungan kerja ke Badan Kepegawaian Negara, Rabu, (14/1). Dalam audiensi yang didampingi Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat Herman, Kepala Biro Humas Tumpak Hutabarat menjelaskan langkah-langkah penyelesaian masalah tenaga honorer yang ditempuh Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada rombongan DPRD yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD PPU di Ruang Rapat Gedung 1 Lt. 1. Selain itu, dibahas pula pelaksanaan tes CPNS bagi pelamar umum.

DSC_0207

Karo Humas Tumpak Hutabarat (kiri) serta Kabag Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat Herman menjelaskan penyelesaian tenaga honorer oleh BKN

Tumpak Hutabarat menjelaskan bahwa Penyelesaian tenaga honorer KI dan KII harus berlandaskan semua Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan. Peraturan Kepegawaian ini antara lain adalah PP 56 tahun 2012, dimana tenaga honorer KII yang bisa diangkat menjadi CPNS adalah mereka yang lulus tes dan memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan, termasuk penandatanganan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) di atas materai Rp 6.000.

Terkait pelaksanaan tes CPNS bagi pelamar umum, Tumpak Hutabarat menegaskan bahwa walaupun hasil tes dibantu oleh Tes Kompetensi Bidang (TKB), nilai Tes Kompetensi Dasar (TKD) tetap berpengaruh cukup besar dalam hasil akhir tes penerimaan CPNS. Dijelaskan juga bahwa banyak peserta tes golongan umum yang berebut untuk jadi PNS dan sebagiannya berupaya melakukan kecurangan. “Namun, bentuk kecurangan apa pun tidak dimungkinkan karena tes penerimaan CPNS berbasiskan Computer Assisted Test (CAT) BKN yang kredibel, akurat, dan transparan”ujarnya.  (aman/dinda/wini)