05
Feb

Bahas Netralitas PNS dan PNS Terlibat Tipikor, Kantor Regional VII BKN Palembang Gelar Rakor Kepegawaian

Palembang-Humas BKN, Pada tahun 2018, masyarakat Indonesia akan menghadapi hajat besar di bidang Politik, yakni Pilkada serentak. Dalam rangkaian pelaksanaan Pilkada, maraknya aktivitas politik yang dilakukan bakal calon kepala daerah tidak jarang ditengarai melibatkan PNS yang seharusnya bersikap netral. “Menyikapi itu BKN sebagai Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian melalui Kantor Regional VII BKN Palembang mengundang Sekretaris daerah dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah se-wilayah Kerja Kantor Regional VII BKN Palembang dalam forum Rapat Koordinasi (Rakor) Regional. Rakor rencananya akan digelar pada 6 Februari 2018, bertempat di gedung serba guna Kantor Regional VII BKN Palembang,” jelas Kepala Biro Humas Mohammad Ridwan, Senin (5/1/2018) di Jakarta. Dalam Rapat Koordinasi yang mengangkat tema “Mewujudkan PNS Profesional dan Bermartabat” ini, jelas Ridwan, direncanakan akan hadir Ketua KASN Sofian Effendi, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Sekretaris Utama BKN Usman Gumanti dan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Iwan Hermanto.

Sebagai informasi, di wilayah kerja Kantor Regional VII BKN Palembang, terdapat satu Provinsi yaitu Sumatera Selatan dan 16 Kabupaten/Kota yang akan mengadakan pemilihan kepala daerah serentak. Kabupaten dan Kota tersebut adalah Kota Jambi, Kab. Merangi, Kab. Kerinci, Kota Palembang, Kab. Lahat, Kab. Muara Enim, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam, Kota Lubuklinggau, Kab. Banyuasin, Kab. Empat Lawang, Kab. Ogan Komering Ilir, Kota Bengkulu, Kota Pangkal Pinang, Kab. Bangka dan Kab. Belitung.

Ridwan.

Ridwan melanjutkan, dalam Rakor rencananya terdapat dua agenda besar yang akan dibahas. Agenda pertama adalah pemilihan kepala daerah serentak yang menyoroti soal netralitas PNS. Dalam Rapat ini akan dilakukan penyamaan persepsi terhadap prosedur, pola tindak, dasar aturan serta jenis sanksi yang dikenakan kepada PNS yang diketahui tidak netral dalam pemilihan kepala daerah. Kemudian agenda kedua adalah terkait rencana rekrutmen CPNS daerah yang sangat menyita perhatian publik terkait. Dalam agenda ini akan dibahas bagaimana metode rekrutmen serta teknis pelaksanaannya, yang bermuara untuk mewujudkan penerimaan CPNS yang obyektif, akuntabel dan transparan.

Selain kedua agenda di atas, sambung Ridwan, terdapat agenda lain yang juga akan dibahas dalam acara tersebut yaitu sanksi terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman akibat tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap dan saat ini masih aktif bekerja di birokrasi karena sampai saat ini masih ditemukan perlakuan yang berbeda terhadap PNS bekas napi Tipikor oleh masing-masing kepala daerah, sehingga penerapan sanksinya tidak seragam dan mengusik rasa keadilan. gus/HumasKanregVII