06
Feb

Bahas Pelaksanaan TKB-CPNS, Empat Rombongan DPRD Datangi BKN

Suasana Audiensi antara BKN - DPRD di ruang rapat gedung I lantai 1 BKN, kamis, (5/2/2015).

Suasana Audiensi antara BKN – DPRD di ruang rapat gedung I lantai 1 BKN, kamis, (5/2/2015). (foto : Kiswanto)

Jakarta – Humas BKN, Instansi pemerintah yang mengadakan Tes Kompetensi Bidang (TKB) di luar ketentuan waktu yang ditetapkan agar segera membuat laporan tertulis kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Himbauan tersebut disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) BKN Tumpak Hutabarat saat menerima rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Prabumulih, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo secara bersamaan di ruang rapat gedung I Lantai 1 pada Kamis, (5/2/2015). Turut mendampingi Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat BKN Herman dan Kepala Sub Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan, dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan Wilayah II BKN Gunawan.

Perwakilan rombongan DPRD Kota Prabumulih Erwansyah mengatakan, semua pertanyaan yang ada saat ini di daerah mengerucut pada aturan terkait pelaksanaan TKB. “Kapan TKB dapat dilaksanakan? Dan bagaimana aturannya?,” tanya Erwansyah. Terkait hal tersebut, Tumpak Hutabarat menjelaskan bahwa sesuai surat MenPAN-RB No. B/5466/M.PAN-RB/12/201 tanggal 12 Desember 2014, TKB pada seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014 tidak boleh dilaksanakan bagi instansi yang nilai Tes Kompetensi Dasar (TKD) baru dikeluarkan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) setelah tanggal 20 November 2014. “Tenggat waktu bagi instansi untuk menyelenggarakan TKB merujuk pada aturan yang dikeluarkan oleh MenPAN-RB,” jelasnya. “Untuk itu, agar instansi yang menyelenggarakan TKB di luar aturan tersebut, agar membuat laporan tertulis kepada MenPAN-RB dan BKN,” tutup Tumpak. (Aman/Berry)