29
Jul

Bahas Pemerataan Pegawai, Komisi I DPRD Halmahera Selatan Sambangi BKN

IMGL8321 copy

Kabag Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat Herman. (kis)

Jakarta-Humas BKN, “Sejak awal Pemerintah dalam hal ini BKN dan Menpan sudah mengatur terkait pemerataan pegawai. Hal ini dapat dilihat saat proses penerimaan pegawai baru sudah ditentukan lokasi bekerja saat penetapan formasi,”. Pernyataan ini disampaikan Kasubdit Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Penilaian Kinerja Pegawai ASN Kukuh Heru Yanto menyikapi kasus ketidakmerataan Pembagian Pegawai Negeri Sipil yang disampaikan perwakilan Komisi I DPRD Halmahera Selatan, Kamis (28/7). Audiensi ini dipimpin oleh Kabag Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat Herman di Ruang Mawar lantai 1 gedung I BKN.

Pada kesempatan itu anggota Komisi I DPRD Halmahera Selatan juga mempertanyakan, apakah seorang Gubernur Bupati/walikota yang baru dilantik diperbolehkan melakukan rolling jabatan. Menanggapi hal ini Kukuh Heru Yanto menjelaskan bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota khususnya pasal 162 ayat (3) yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan. (van(m)/win)