11
Jul

Bahas PNS Menjadi Kepala Desa, DPRD Enrekang Sambangi BKN

Jakarta-Humas BKN, Jika mendapat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansinya, seorang PNS bisa mencalonkan diri menjadi Kepala Desa. Jika terpilih menjadi Kepala Desa, ia tetap menyandang Status PNS, namun harus melepas jabatan organiknya selama memimpin  desa tersebut. Hal ini disampaikan Ahmad Syauki, Kasubdit Perancangan Peraturan Perundang-undangan bidang Pemberhentian Pegawai ASN yang didampingi Kasi Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undangan bidang Pemberhentian Pegawai ASN Nurdin Silalahi saat menerima DPRD Enrekang yang manyambangi BKN Pusat Jakarta, Rabu (8/7). Audiensi  ini dipimpin oleh Kabag Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat Herman di Ruang Rapat lantai 1 gedung I BKN.

DSC_0011

Herman, Nurdin Silalahi dan Ahmad Syauki saat mendengarkan pertanyaan dari DPRD Enrekang. (foto:mia)

Pada kesempatan yang sama, Herman menjabarkan bahwa PPK hendaknya mempertimbangkan dengan cermat tatkala memperkenankan PNS guru dan tenaga kesehatan mengikuti pemilihan kepala desa. Hal ini dikarenakan pada umumnya kebutuhan daerah untuk SDM PNS pada dua layanan dasar tersebut belum tercukupi. “Tentu janggal dan disayangkan jika di satu sisi pemerintah daerah  kekurangan guru dan tenaga kesehatan, di sisi lain guru dan tenaga kesehatan malah mencalonkan diri menjadi kepala desa,”ujarnya.

Sementara, Nurdin Silalahi mengutarakan bahwa di sejumlah daerah terdapat tingginya animo PNS menjadi kepala  desa. Nampaknya, Jabatan kepala desa masih menjadi profesi menarik.  Namun,  hendaknya.fenomena ini jangan sampai berimplikasi pada terganggunya layanan PNS kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.  Aman-Mia-Dika