28
Jan

Bahas SPTJM KII, DPRD Klungkung Sambangi BKN

Jakarta-Humas BKN, Guna mendapatkan kejelasan informasi tentang penyelesaian tenaga honorer KII termasuk perihal Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Klungkung Provinsi Bali menyambangi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat Jakarta Rabu, (28/1). Terkait hal ini, Kabag Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat Herman serta Kasubdit Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan, dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan Wilayah II Gunawan membahas semua hal tersebut dalam audiensi  di ruang Mawar Lt. I Gd. I Kantor Pusat BKN.

_DSC0030 - Copy

Tengah berlangsung, Audiensi BKN dengan Komisi I DPRD Klungkung

Rombongan Komisi I DPRD Klungkung yang dipimpin I Komang Suwantara mengutarakan bahwa 20 berkas tenaga honorer KII yang lulus tes di wilayahnya sudah dilampiri SPTJM yang ditandatangani Bupati dengan dibubuhi materai , tapi 21 berkas lainnya tidak dibubuhi materai. “Bagaimana perlakuan dan sikap BKN terhadap berkas (tenaga honorer KII yang lulus tes, Red) yang tidak dibubuhi materai…? tanya Komang.

Menjawab hal tersebut, Herman menyatakan bahwa BKN hanya akan memproses usul penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS bagi tenaga honorer kategori II yang lulus tes, apabila berkas permohonan NIP dilampiri SPTJM bermaterai, dan ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) serta tenaga honorer kategori II yang bersangkutan.

 

_DSC0027 - Copy

Kabag Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat Herman (tengah) menjelaskan langkah BKN menuntaskan permasalahan tenaga honorer

Ditekankan juga bahwa SPTJM tersebut harus ditandatangani oleh PPK dan pegawai yang bersangkutan diatas materai. “Bisa dipastikan apabila SPTJM tersebut tidak dibubuhi materai, permohonan NIP terhadap 21 berkas tersebut tidak akan diproses BKN”ujar Herman.

Herman pun mengutarakan bahwa SPTJM merupakan syarat mutlak bagi tenaga honorer KII yang lulus tes untuk dapat diangkat menjadi CPNS. “Tanpa SPTJM, BKN tidak menerbitkan NIP bagi KII yang lulus tes,” tuturnya.

Sementara, Gunawan menggarisbawahi Jika seorang PPK yakin dan sepanjang sepengetahuannya tidak ada manipulasi atau kecurangan dengan honorer KII-nya, seharusnya PPK berani menandatangai SPTJM dengan dilampiri materai. Hal ini sesuai dengan Surat Kepala BKN No. K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Februari 2014, yang merupakan penegasan SE MenPAN-RB No 5 Tahun 2010 tentang kriteria tenaga honorer K2. “Harus diperhatikan bahwa SPTJM ini tidak boleh dimodifikasi/diubah kata-katanya , ”ungkapnya lugas. (agus-aman)