17
Nov

Bidan PTT Tuntut Kebijakan Moratorium Terbatas

Jakarta-Humas BKN. Imas Kurniasari, perwakilan rombongan Forum Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Indonesia berkunjung ke Kantor Pusat BKN Jakarta mempertanyakan apakah Bidan PTT dapat diangkat menjadi Pegawai ASN dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan seperti apa kelanjutan nasib mereka jika Moratorium jadi diterapkan. Kunjungan mereka diterima Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat Herman dan Kepala Seksi (Kasi) Penyusunan Perencanaan Formasi Pegawai C Adi Suharto di Ruang Mawar Lt. 1 Gd. I, Senin (17/11/14).

11

Kabag Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat Herman (kanan) dan Kasi Penyusunan Perencanaan Formasi Pegawai C Adi Suharto

Menanggapi permasalahan tersebut Adi Suharto menyampaikan bahwa saat ini Peraturan Pemerintah (PP) tentang UU-ASN belum ditandatangani oleh Presiden. Tetapi secara umum, menurut Adi kebijakan tersebut sudah diketahui masyarakat. Lebih lanjut Adi menjelaskan bahwa wacana kebijakan moratorium yang rencananya akan digulirkan pemerintah masih perlu kajian yang mendalam. “Mengingat kebutuhan tenaga kesehatan yang sangat besar, pengecualian kebijakan moratorium untuk tenaga kesehatan dimungkinkan. Tentunya guna menutupi kekurangan tenaga pelayanan dasar masyarakat,” papar Adi Suharto.

12

Perwakilan Bidan PTT sedang Melakukan Tanya Jawab

Sementara Herman berpesan bahwa agar dalam memperjuangkan nasib kepastian kepegawaian mereka para Bidan PTT hendaknya dapat dilakukan dengan santun agar maksud dan tujuan mereka tercapai dengan baik. “Sampaikan aspirasi dengan bijak dan baik kepada pihak Institusi pengelola Bidan PTT Indonesia,” pungkas Herman. Agus